Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR: Banyak Bopeng di Industri Penerbangan Nasional

Kompas.com - 25/01/2015, 18:08 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat-RI, Yudi Widiana Adia menyatakan banyak menemukan bopeng dalam industri penerbangan RI. Sehingga, dibutuhkan pembenahan secara total.

Dalam sebuah diskusi soal penerbangan, Minggu (25/1/2015), Yudi mengatakan, pada hari ketiga kecelakaan AirAsia Indonesia QZ8501, Komisi V langsung turun ke lapangan, termasuk ke Pangkalan Bun. Dia bilang, Komisi V DPR-RI juga melakukan identifikasi bersama BPPT.

“Dari situ, kami mendapat banyak masukan. Di samping apresiasi terhadap Basarnas dan KNKT, kami mendapati banyak hal bopeng dalam dunia penerbangan RI,” kata Yudi.

Dia bilang, salah satu indikasinya adalah langkah-langkah Menteri Perhubungan yang dinilai tidak fokus pada saat itu. “Baru saja terjadi kecelakaan, tanggal 2 sudah membekukan penerbangan AirAsia, ini memicu masalah, memicu kontroversi. Tidak lama melakukan mutasi-mutasi,” lanjut Yudi.

Padahal, menurut DPR, masalah yang timbul dalam dunia aviasi Indonesia tidak lain adalah kurang fokusnya regulator terhadap keselamatan penumpang. Pada masa reses, DPR akhirnya mengundang Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan.

“Muncul problem, menteri kurang fokus, panggilan DPR tidak diindakan. Dia pertama memilih, jalan ke Pangkalan Bun. Panggilan kedua, baru dia hadir,” lanjut Yudi.

Panja bukan politis

Untuk memuluskan bopeng-bopeng tersebut, Komisi V DPR-RI mengusulkan adanya panitia kerja (Panja) keselamatan penerbangan. Yudi mengatakan, setiap ada kata “Panja” selalu ditanggapi dengan politis. “Ini yang kadang-kadang disalahpahami,” kata dia.

Padahal, DPR sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan legislasi dan anggaran berharap kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang tepat, dan bukan sekadar kebijakan ‘stempel’.

“Kami dari 10 fraksi di Komisi V DPR-RI sepakat, problem penerbangan yang dipicu AirAsia bukan semata-mata kejadian ‘tumbal’. Regulator masih memiliki rapor merah, yang tidak diperbaiki dalam waktu lama. Ini yang harus direformasi total,” jelas dia.

Soal panja keselamatan transportasi, Yudi mengatakan, tadinya Jonan tidak setuju ada panja. Lantas, dia mengingatkan ketika Jonan menjadi Direktur Utama PT KAI dan merasa tidak bisa melakukan reformasi, Komisi V lah yang membantu mendorong perubahan.

“Kami undang operator, buahnya, Jonan bisa melakukan transformasi dengan baik,” ujar Yudi. “Saat ini pun kami berharap Jonan bisa melakukan transformasi di penerbangan, karena ini disaksikan dunia internasional,” tandas Yudi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Lowongan Kerja PT Honda Prospect Motor untuk S1, Ini Persyaratannya

Lowongan Kerja PT Honda Prospect Motor untuk S1, Ini Persyaratannya

Whats New
Sudah Bisa Dibeli, Ini Besaran Kupon Sukuk Tabungan ST012

Sudah Bisa Dibeli, Ini Besaran Kupon Sukuk Tabungan ST012

Whats New
Revisi Target Penyaluran Kredit, BTN Antisipasi Era Suku Bunga Tinggi

Revisi Target Penyaluran Kredit, BTN Antisipasi Era Suku Bunga Tinggi

Whats New
Mampukah IHSG Bangkit Hari Ini ? Simak Anlisis dan Rekomendasi Sahamnya

Mampukah IHSG Bangkit Hari Ini ? Simak Anlisis dan Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Kekhawatiran Inflasi Mencuat, Wall Street Berakhir di Zona Merah

Kekhawatiran Inflasi Mencuat, Wall Street Berakhir di Zona Merah

Whats New
Ada Hujan Lebat, Kecepatan Whoosh Turun hingga 40 Km/Jam, Perjalanan Terlambat

Ada Hujan Lebat, Kecepatan Whoosh Turun hingga 40 Km/Jam, Perjalanan Terlambat

Whats New
BTN Buka Kemungkinan Lebarkan Bisnis ke Timor Leste

BTN Buka Kemungkinan Lebarkan Bisnis ke Timor Leste

Whats New
[POPULER MONEY] Respons Bulog soal Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun | Iuran Pariwisata Bisa Bikin Tiket Pesawat Makin Mahal

[POPULER MONEY] Respons Bulog soal Program Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Ton Beras Per Tahun | Iuran Pariwisata Bisa Bikin Tiket Pesawat Makin Mahal

Whats New
KCIC Minta Maaf Jadwal Whoosh Terlambat Gara-gara Hujan Lebat

KCIC Minta Maaf Jadwal Whoosh Terlambat Gara-gara Hujan Lebat

Whats New
Cara Pinjam Uang di Rp 5 Juta di Pegadaian, Bunga, dan Syaratnya

Cara Pinjam Uang di Rp 5 Juta di Pegadaian, Bunga, dan Syaratnya

Earn Smart
Kemenkeu Akui Pelemahan Rupiah dan Kenaikan Imbal Hasil Berdampak ke Beban Utang Pemerintah

Kemenkeu Akui Pelemahan Rupiah dan Kenaikan Imbal Hasil Berdampak ke Beban Utang Pemerintah

Whats New
Prudential Laporkan Premi Baru Tumbuh 15 Persen pada 2023

Prudential Laporkan Premi Baru Tumbuh 15 Persen pada 2023

Whats New
Bulog Siap Pasok Kebutuhan Pangan di IKN

Bulog Siap Pasok Kebutuhan Pangan di IKN

Whats New
Pintu Perkuat Ekosistem Ethereum di Infonesia

Pintu Perkuat Ekosistem Ethereum di Infonesia

Whats New
BTN Syariah Cetak Laba Bersih Rp 164,1 Miliar pada Kuartal I 2024

BTN Syariah Cetak Laba Bersih Rp 164,1 Miliar pada Kuartal I 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com