Ketua Komisi VII Pastikan Bentuk Panja Freeport

Kardaya menuturkan, saat ini pemerintah bersama parlemen tengah sibuk mengejar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar Perubahan (RAPBN Perubahan) 2015. "Kita sedang kejar tayang. Jadi, kita selesaikan ini. Setelah itu, kita bicarakan dengan pemerintah," ucap Kardaya, ditemui di sela-sela rapat kerja dengan Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (3/2/2015).

Menurut Kardaya, masalah Freeport ini bukan hanya semata urusan pemerintah. Diakui, Freeport merupakan entitas bisnis yang berhubungan dengan pemerintah. Namun, DPR memiliki peran pengawasan terhadap pemerintah.

Kardaya mengatakan, memorandum of understanding (MoU) yang diteken antara pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM dan pihak Freeport menyangkut soal negosiasi untuk izin usaha pertambangan khusus, paska-berakhirnya rezim kontrak karya.

Selain itu, MoU yang diteken juga berkaitan dengan diperbolehkannya Freeport mengekspor konsentrat, meski dengan bea keluar yang lebih tinggi. Menurut Kardaya, UU No 4 tahun 2009 telah dengan tegas menyatakan pelarangan ekspor, selagi tidak dilakukan pemurnian di dalam negeri.

Dia menyayangkan jawaban dari Menteri ESDM Sudirman Said, bahwa sudah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No 1 tahun 2014. "Kalau kita tahu itu PP bertentangan dengan UU, maka dengan sendirinya batal demi hukum, sejak dia dikeluarkan. Untuk itu, ada wacana bikin Panja, bagaimana menyelesaikan masalah Freeport," pungkas Kardaya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto menyatakan parlemen akan segera membentuk panitia kerja (panja) untuk membahas perpanjangan MoU antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia. Hal tersebut disampaikan Setya usai pimpinan DPR bertemu dengan Presiden Joko Widodo di istana kepresidenan, Senin (2/2/2015).

“Nanti kita di DPR akan membentuk panja Freeport yaitu di komisi tujuh untuk menindaklanjuti apa yang disampaikan tadi,” ujar Setya di Istana Kepresidenan.