Pemda Mimika Desak Pemerintah Lebih Tegas soal Smelter Freeport

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng mengatakan, saat ini masyarakat Papua sangat berharap perusahaan tambang berbasis Amerika Serikat tersebut segera memilih membangun smelter di Papua. Dia pun bilang, jika tidak membangun smelter di papua, sebaiknya Freeport angkat kaki dari tanah cendrawasih itu.

“Masyarakat Papua marah, kalau (smelter) tidak dibangun, ya (Freeport) keluar. Jadi keadaan masyarakat Papua itu kalau Freeport Indonesia tidak bangun smelter di Timika, maka lebih baik Freeport Indonesia yang angkat kaki dari daerah itu,” kata Eltinus ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (6/2/2015).

Eltinus membenarkan bahwa Freeport Indonesia memang berkontribusi menyerap tenaga kerja dari Papua. Data 2013 lalu, Freeport Indonesia telah menyediakan pekerjaan bagi 31.694 karyawan.

Dari jumlah itu, karyawan langsungnya sebanyak 12.333 orang. Adapun karyawan langsung non Papua sebanyak 7.859 orang, dan karyawan langsung Papua sebanyak 4.296 orang, serta asing sebanyak 178 orang.

Namun begitu, menurut Eltinus, kalaupun tidak ada Freeport Indonesia di sana, masih ada perusahaan lain yang mau menggarap pertambangan di Papua. Dia pun tidak mengkhawatirkan, akan banyak perumahan tenaga kerja, jika Freeport Indonesia angkat kaki.

“Kalau tidak ada Freeport Indonesia ya perusahaan lain kan masuk. Kan investor lain juga ada siap. Yang punya duit bukan FI saja. Banyak investor juga yang mau masuk,” tegas Eltinus.

Tetap Miskin

Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan kendati ada Freeport Indonesia di sana, namun kemiskinan di Papua masih tinggi. “Masyarakat Papua sangat miskin dibanding kabupaten lain, padahal diwilyah ini ada Freeport ada wilayah pertambangan,” kata Lukas.

Dia menuturkan, berdasarkan data BPS terakhir, jumlah penduduk miskin di Papua tercatat sebanyak 31 persen. Dalam dua tahun, Lukas ditargetkan dapat menurunkan angka kemiskinan menjadi di level 27 persen.

“Terus terang ketertinggalan terjadi luar biasa di Papua. Kemiskinan si Papua 31 persen. Dua tahun saya harus turunkan menjadi 27 persen. Itu sedang kita lakukan. Dengan seperti ini, diharapkan kehadiran Freeport Indonesia bermanfaat bagi masyarakata Papua, dan Indonesia,” ucap Lukas.

Namun, meski menyadari tingkat kemiskinan di daerahnya masih tinggi, Lukas menuturkan urusan smelter, Pemerintah Daerah tetap menunggu keputusan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said.