Belanja Pemerintah Turun Rp 9,1 Triliun

Sementara itu, pembayaran bunga utang disepakati Rp 155,7 triliun terdiri dari subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 64,7 triliun, subsidi listrik sebesar Rp 73,1 triliun, dan ada potensi tambahan belanja negara sebesar Rp 20,9 triliun.

Dana Bagi Hasil mengalami penurunan dari Rp 664,1 triliun menjadi Rp 661,6 triliun. Jumlah ini terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp 640,8 triliun dan dana desa sebesar Rp 20,8 triliun. “Anggaran pendidikan tetap dipertahankan pada rasio 20,48 persen, atau Rp 406,6 triliun,” imbuh Bambang.

Lebih lanjut dia bilang keseimbangan primer dipatok defisit Rp 68,4 triliun. Sementara itu defisit anggaran sebesar Rp 244,1 triliun akan ditutup dengan pembiayaan dalam negeri yang terdiri dari Surat Berharga Negara netto sebesar Rp 299,3 triliun, serta pengurangan dana investasi pemerintah Rp 58,8 triliun. “Untuk pembiayaan Luar Negeri, ada nettonya minus (-) Rp 20 triliun, terdiri dari penarikan yang Rp 48,6 triliun yang lebih kecil daripada pembayaran cicilan pokok sebesar Rp 64,2 triliun,” kata Bambang.

Dia mengatakan potensi tambahan belanja yang sebesar Rp 20,9 triliun diusulkan agar pemanfaatannya untuk belanja K/L, transfer ke daerah, dan mengurangi defisit. “Paling tidak kita kembali pada defisit yang ada di Nota Keuangan sebesar 1,9 persen,” tandas dia.