Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Ingin Batasi Kepemilikan Asing di Bank Nasional

Kompas.com - 15/02/2015, 11:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Niat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merevisi Undang-Undang (UU) Perbankan belum padam. Di periode lalu, RUU Perbankan hasil revisi gagal disahkan.

Kini, revisi UU Perbankan  masuk agenda program legislasi nasional (prolegnas) 2015-2019. Komisi XI DPR yang membawahi bidang keuangan menyatakan akan memprioritaskan pembahasan revisi UU Perbankan. Komisi itu bahkan telah membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU Perbankan.

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Gus Irawan Pasaribu yang juga menjabat Ketua Panja Revisi RUU Perbankan bilang, Panja akan menjadikan draf RUU Perbankan yang disusun DPR periode 2009-2014 sebagai referensi.

Salah satu poin revisi yang akan dimasukkan RUU RUU Perbankan adalah soal pembatasan kepemilikan asing. "Semangatnya adalah tidak ingin perbankan nasional didominasi oleh asing. Maka kepemilikannya tentu harus di bawah 50 persen," tandas Gus Irawan kepada Kontan, Kamis (12/2/2015).

Panja RUU Perbankan sendiri belum merumuskan detail ketentuan pembatasan kepemilikan asing di perbankan ini. DPR akan meminta masukan dari pihak yang berkompeten.

Pun begitu dengan kepemilikan asing yang sudah sangat dominan. "Kami mau dikurangi kepemilikan secara bertahap," kata Gus Irawan.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ecky Mucharam menambahkan, draf RUU Perbankan yang sudah ada sebelumnya termasuk naskah akademik akan menjadi bahan utama pembahasan revisi RUU Perbankan.

Ia juga mengatakan, batasan kepemilikan saham perbankan oleh asing maksimum sebanyak 40 persen masih diperdebatkan. "Karena itu angka 40 persen masih akan bisa berubah," ucap Ecky yang sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Panja RUU Perbankan.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hendrawan Supratikno mengatakan, pembahasan RUU Perbankan akan dimulai pertengahan Maret 2015. DPR menargetkan pembahasan RUU Perbankan yang baru bisa kelar akhir tahun ini.

Imansyah, Kepala Departemen Pengembangan Kebijakan Strategis OJK bilang, pembatasan kepemilikan asing pada bank nasional sebaiknya tidak tercantum dalam RUU,  tapi cukup di Peraturan OJK agar lebih fleksibel. (Dea Chadiza Syafina, Nina Dwiantika)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Info Limit Tarik Tunai BCA Sesuai Jenis Kartu ATM Lengkap

Info Limit Tarik Tunai BCA Sesuai Jenis Kartu ATM Lengkap

Spend Smart
3 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu BCA, Penting saat Lupa Bawa di ATM

3 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu BCA, Penting saat Lupa Bawa di ATM

Earn Smart
[POPULER MONEY] Serikat Pekerja Tuntut Naik Upah, Menaker Balik Tuntut Kenaikan Kompetensi | Luhut Janji Microsoft Tak Akan Menyesal Investasi Rp 27,6 Triliun di Indonesia

[POPULER MONEY] Serikat Pekerja Tuntut Naik Upah, Menaker Balik Tuntut Kenaikan Kompetensi | Luhut Janji Microsoft Tak Akan Menyesal Investasi Rp 27,6 Triliun di Indonesia

Whats New
Cara Bayar Tagihan FIF di ATM BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan BTN

Cara Bayar Tagihan FIF di ATM BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan BTN

Spend Smart
Bank Mandiri Tegaskan Tetap Jadi Pemegang Saham Terbesar BSI

Bank Mandiri Tegaskan Tetap Jadi Pemegang Saham Terbesar BSI

Whats New
Cek Jadwal Pembagian Dividen Astra Otoparts

Cek Jadwal Pembagian Dividen Astra Otoparts

Whats New
Syarat Ganti Kartu ATM Mandiri di CS Machine dan Caranya

Syarat Ganti Kartu ATM Mandiri di CS Machine dan Caranya

Whats New
Status Internasional Bandara Supadio Dihapus, Pengamat: Hanya Jadi 'Feeder' bagi Malaysia dan Singapura

Status Internasional Bandara Supadio Dihapus, Pengamat: Hanya Jadi "Feeder" bagi Malaysia dan Singapura

Whats New
Naik 36 Persen, Laba Bersih Adaro Minerals Capai Rp 1,88 Triliun Sepanjang Kuartal I-2024

Naik 36 Persen, Laba Bersih Adaro Minerals Capai Rp 1,88 Triliun Sepanjang Kuartal I-2024

Whats New
Jokowi Tambah Alokasi Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton di 2024

Jokowi Tambah Alokasi Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton di 2024

Whats New
Dampak Erupsi Gunung Ruang, 5 Bandara Masih Ditutup Sementara

Dampak Erupsi Gunung Ruang, 5 Bandara Masih Ditutup Sementara

Whats New
Kadin Gandeng Inggris, Dukung Bisnis Hutan Regeneratif

Kadin Gandeng Inggris, Dukung Bisnis Hutan Regeneratif

Whats New
Harita Nickel Catat Kenaikan Pendapatan 26 Persen pada  Kuartal I 2024

Harita Nickel Catat Kenaikan Pendapatan 26 Persen pada Kuartal I 2024

Whats New
Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 5 Mei 2024, Simak Persyaratannya

Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 5 Mei 2024, Simak Persyaratannya

Work Smart
Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Kemenko Perekonomian Berupaya Percepat Keanggotaan RI dalam OECD

Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Kemenko Perekonomian Berupaya Percepat Keanggotaan RI dalam OECD

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com