Masyarakat Kaltim Menuntut Peran Daerah di Blok Mahakam

JAKARTA, KOMPAS.com - Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan warga Kalimantan terus mendesak agar pengelolaan Blok Mahakam melibatkan peran daerah. Terakhir, desakan tersebut disampaikan kelompok Ormas Kaltim Bersatu pekan lalu.

Dalam pernyataan resmi yang diterima Kompas.com, Sabtu (4/4/2015), mereka menuntut lima hal.

Pertama, kembalikan Blok Mahakam ke Pemerintah RI dan Pemda Kalimantan Timur. 

Kedua, bersihkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dari pejabat-pejabat yang menyebabkan kekisruhan pengelolaan migas dan sumberdaya mineral.

Ketiga, berikan kewenangan kepada daerah Kaltim untuk mengelola haknya.

Keempat, batasi dominasi asing dan dorong partisipasi investor nasional.

Kelima, copot Menteri ESDM jika terbukti pencitraan dan memiliki agenda bisnis untuk kelompok tertentu.

Aspirasi tersebut telah disampaikan dalam unjuk rasa di depan pintu gerbang lokasi pengolahan migas TOTAL E&P Senipah, Kutai Kartanegara, Kaltim yang melibatkan kelompok masyarakat yang tergabung dalam Ormas Gepak (Gerakan Pemuda Asli Kalimantan) dan Ormas Pusaka (Persekutuan Suku Asli Kalimantan).

Sebelumnya, anggota Komisi VII DPR RI Dapil Kalimantan Timur (Kaltim)–Kalimantan Utara (Kaltara), Hadi Mulyadi, mendesak pemerintah pusat segera memberi kepastian kepada Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) terkait hak partisipasi (participating interest/PI) dalam pengelolaan Blok Mahakam.

Tidak hanya itu, Hadi juga meminta agar rencana pemerintah pusat menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam kepada Pertamina pasca-berakhirnya kontrak Total E&P Indonesie (TEPI) tahun 2017 nanti segera dikuatkan melalui keputusan tertulis.

Hadi mengatakan, Blok Mahakam menjadi kekuasaan pihak asing selama 48 tahun. Dengan demikian, saat ini Blok Mahakam harus kembali ke pangkuan Republik Indonesia.

Saat ini, Blok Mahakam dikelola oleh Total E&P Indonesie bersama Inpex. Kontrak di Blok Mahakam yang masuk Kabupaten Kutai Kartanegara itu akan habis pada tahun 2017. Pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM kemungkinan besar menunjuk Pertamina sebagai operator selanjutnya.