Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga-harga Melonjak, Pemerintah Harus Jinakkan Inflasi Pangan

Kompas.com - 15/06/2015, 09:43 WIB
Yoga Sukmana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kenaikan harga sejumlah bahan pangan pokok, jelang bulan Ramadhan, telah melebihi peningkatan harga tahun-tahun sebelumnya. Sejumlah bahan pangan seperti cabai keriting, bawang merah, ayam ras, telur ayam ras dan gula pasir, misalnya, telah meningkat masing-masing 20 persen, 16 persen, 8,2 persen, 8,7 persen, dan 5,3 persen.

Core Indonesia menyatakan, apabila pemerintah tak melakukan berbagai upaya maksimal, maka kenaikan harga bahan pangan akan terus terjadi dan memicu inflasi yang tinggi. Oleh karena itu, Core Indonesia menilai perlu upaya "menjinakkan" inflasi pangan saat momen Ramadhan.

Menurut Direktur Direktur Penelitian Core Mohammad Faisal, selain pentingnya aksi peningkatan pasokan dan pengawasan distribusi pangan serta optimalisasi peran Bulog, pemerintah juga harus menyiapkan regulasi terkait tempat penyimpanan pangan atau gudang yang dimiliki oleh swasta.

"Harus membuat regulasi yang mengatur penyimpanan atau pergudangan bahan pangan yang dilakukan oleh swasta, termasuk mengatur kewajiban untuk registrasi, pemberian informasi mengenai kuantitas stok, serta kewenangan pemerintah untuk membeli stok tersebut jika diperlukan untuk mengendalikan harga," kata Faisal dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Jakarta, Senin (15/6/2015).

Menurut dia, hal itu sudah dipraktikkan oleh negara-negara tetangga seperti Singapura. Di negara tersebut, kata Faisal, untuk mengontrol harga beras, diterapkan Rice Stockpile Scheme (RSS) yang mewajibkan pemasok beras untuk memiliki lisensi pengadaan beras dan pengawasan cadangan beras di gudang mereka secara berkala. Selain itu, pemerintah juga bisa melakukan pengawasan dengan membentuk institusi yang bertugas melakukan pencegahan penimbunan komoditas strategis.

"Di Filipina, tugas ini dilakukan oleh Anti-Rice-Hoarding Task Force (ARTF) yang mampu melakukan penindakan terhadap praktik-praktik penimbunan yang berpotensi mendistorsi harga beras," ungkap Faisal.

Bahkan lanjut dia, pengendalian harga di Malaysia menggunakan Price Control and Anti Profiteering Act 2011, yang mengatur tentang mekanisme pengendalian harga dan larangan pengambilan keuntungan yang berlebih, termasuk praktik-praktik spekulasi yang dilakukan oleh pedagang.

Pemerintah Malaysia melalui Majelis Harga Negara juga mampu memonitoring harga barang dan menghitung cadangan pangan nasional. Menurut Faisal hal itulah yang membuat inflasi pangan di Malaysia relatif lebih terkendali dan stabil dibandingkan Indonesia.

Pada periode 2012-2014 misalnya, rata-rata inflasi makanan di Malaysia hanya sebesar 3,2 persen, jauh lebih rendah dibanding Indonesia yang periode yang sama mencapai 8,2 persen.

baca juga: Matinya Dollar Zimbabwe...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

Whats New
Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

Whats New
Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Whats New
Bantuan Pangan Tahap 2, Bulog Mulai Salurkan Beras 10 Kg ke 269.000 KPM

Bantuan Pangan Tahap 2, Bulog Mulai Salurkan Beras 10 Kg ke 269.000 KPM

Whats New
Menperin: PMI Manufaktur Indonesia Tetap Ekspansif Selama 32 Bulan Berturut-turut

Menperin: PMI Manufaktur Indonesia Tetap Ekspansif Selama 32 Bulan Berturut-turut

Whats New
Imbas Erupsi Gunung Ruang: Bandara Sam Ratulangi Masih Ditutup, 6 Bandara Sudah Beroperasi Normal

Imbas Erupsi Gunung Ruang: Bandara Sam Ratulangi Masih Ditutup, 6 Bandara Sudah Beroperasi Normal

Whats New
Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Terus Meningkat Sepanjang 2024

Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Terus Meningkat Sepanjang 2024

Whats New
Hingga Maret 2024, BCA Syariah Salurkan Pembiayaan ke UMKM Sebesar Rp 1,9 Triliun

Hingga Maret 2024, BCA Syariah Salurkan Pembiayaan ke UMKM Sebesar Rp 1,9 Triliun

Whats New
Antisipasi El Nino, Mentan Amran Dorong Produksi Padi NTB Lewat Pompanisasi

Antisipasi El Nino, Mentan Amran Dorong Produksi Padi NTB Lewat Pompanisasi

Whats New
Harga Emas ANTAM: Detail Harga Terbaru pada Jumat 3 Mei 2024

Harga Emas ANTAM: Detail Harga Terbaru pada Jumat 3 Mei 2024

Spend Smart
Keberatan Penetapan Besaran Bea Masuk Barang Impor, Begini Cara Ajukan Keberatan ke Bea Cukai

Keberatan Penetapan Besaran Bea Masuk Barang Impor, Begini Cara Ajukan Keberatan ke Bea Cukai

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com