DPR Minta Kemenkeu Tak Perlambat Pencairan Anggaran 2016

Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Anggaran diharapkan tidak mempersulit pencairan anggaran untuk daerah. Sehingga, anggaran sudah bisa dibelanjakan sejak bulan Januari 2016.

"Selalu saja di Dirjen Anggaran itu begitu, lambat sekali proses pencairan keuangan. Ini yang harus kita lihat, ada apa di sana," kata Ahmadi ditemui di gedung DPR Jakarta Jumat (14/8/2015).

Bahkan Ahmadi juga meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk tak segan-segan memanggil pihak Kementerian Keuangan untuk mencari sumber sumbatan. "Jangan dibiarkan sebagai sebuah tradisi," kata dia.

Ahmadi menuturkan, RAPBN 2016 yang pembahasan awalnya sudah dilakukan bersama parlemen sudah cukup memenuhi harapan DPR. Selama ini kata dia parlemen selalu mendorong agar transfer dan pembangunan di daerah lebih diperkuat.

Hal demikian disampaikan mengingat, menurut Ahmadi banyak kegiatan di daerah yang dikarenakan komandonya ada di pusat, malah terjadi banyak kebocoran anggaran. "Cuma kan menyangkut kepercayaan pada daerah. Ini memang harapan yang bagus ya kalau terealisasi baik," kata Ahmadi.

Sementara itu, untuk mendorong inisiatif daerah agar cepat merealisasikan belanjanya, Ahmadi meminta agar sistem pencairan anggaran diperbaiki. Asal tahu saja hingga akhir Juli 2015, masih ada anggaran daerah yang mandeg sekitar Rp 273 triliun di rekening kas daerah.

Sebelumnya Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menyatakan, pemerintah akan memberikan keberpihakan lebih besar pada daerah dan rakyat dalam APBN 2016. (Baca: RAPBN 2016 Lebih Memihak Daerah dan Rakyat )