Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Bandingkan Jokowi dengan Habibie dalam Menghadapi Gejolak Ekonomi

Kompas.com - 02/09/2015, 14:33 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Bambang Haryo Soekartono, membandingkan pemerintahan zaman BJ Habibie dengan Joko Widodo dalam mengatasi gejolak permasalahan ekonomi pada masanya masing-masing.

Baca: Jokowi: Kondisi Sekarang Tak Sama dengan 1998 dan 2008

Menurut Bambang, pemerintahan Habibie berhasil keluar dari krisis 1998 karena Presiden tidak mau ditekan oleh Dana Moneter Internasional (IMF). Sedangkan pemerintahan saat ini, sebut dia, tidak konsisten pada pendiriannya.

Bambang menceritakan, pada 1998 nilai tukar rupiah terhadap dollar AS hampir menyentuh level 17.000, tepatnya 16.800. Kondisi perekonomian domestik sungguh tidak membantu lantaran sektor perbankan sangat lesu. Di sisi lain, perekonomian masyarakat belum kondusif.

“Dari eksternal, Pak Habibie ditekan IMF. Untuk apa? Untuk melepas subsidi BBM pada waktu itu, tapi Pak Habibie menolak penghapusan subsidi BBM dan TDL,” kata Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Jakarta, Rabu (2/9/2015).

Lebih lanjut, dia menilai, keputusan Habibie pada waktu itu menunjukkan bahwa pemerintah ingin memperkuat struktur ekonomi, dan tidak terjerumus ke dalam sistem pasar besar. “Akhirnya berhasil menurunkan nilai dollar dalam kurun waktu satu tahun tujuh bulan menjadi 6.500 dan menciptakan iklim usaha luar biasa. IHSG naik 200 poin. Ini luar biasa,” sambung politisi Gerindra itu.

Sementara itu, ia menyebutkan, kabinet saat ini seolah-olah ingin menciptakan iklim usaha yang baik. Namun lucunya, kata dia, sejumlah anggaran di pos yang bisa mendorong industri dan investasi justru dipangkas.

“BSN maupun Perindustrian diturunkan anggarannya, dan lucunya lagi di BKPM perencanaan dan pengembangan diturunkan 50 persen,” kata Bambang.

Atas dasar itu, Bambang pun berpendapat bahwa hal tersebut membuktikan tim ekonomi Jokowi-JK lemah. Begitu pun dengan sejumlah kementerian/lembaga, sebut dia, Bappenas dan Kementerian Keuangan.

“Kalau (pemerintah) tidak benar, mohon dari Kadin bersuara keras. Kami juga akan bersuara keras bahwa Presiden tidak konsisten pada pendiriannya,” kata Bambang.

RDPU yang digelar Badan Anggaran DPR RI beragendakan soal perekonomian terkini dan kontribusi sektor industri. Turut dihadirkan dalam RDPU yaitu Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto dan mantan Menteri Perindustrian MS Hidayat.

Baca juga: Ini Perbandingan Indikator Ekonomi Tahun 2015 dengan Saat Krisis 1998

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketentuan Cuti Melahirkan ASN akan Diperbarui, Termasuk bagi ASN Pria

Ketentuan Cuti Melahirkan ASN akan Diperbarui, Termasuk bagi ASN Pria

Whats New
THR Lebaran 2024: Cara Menghitung, Kriteria Penerima, hingga Sanksi

THR Lebaran 2024: Cara Menghitung, Kriteria Penerima, hingga Sanksi

Work Smart
Memburu Penerimaan Negara Tanpa Menaikkan PPN

Memburu Penerimaan Negara Tanpa Menaikkan PPN

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 19 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 19 Maret 2024

Spend Smart
Info Pangan 19 Maret 2024: Beras Masih Mahal, Harga Telur Naik Tembus Rp 34.000

Info Pangan 19 Maret 2024: Beras Masih Mahal, Harga Telur Naik Tembus Rp 34.000

Whats New
Investor Menanti Kebijakan Suku Bunga The Fed, Harga Emas Dunia Naik

Investor Menanti Kebijakan Suku Bunga The Fed, Harga Emas Dunia Naik

Whats New
IHSG Bakal Bangkit? Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

IHSG Bakal Bangkit? Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Whats New
Menanti Kebijakan The Fed, Wall Street Hijau

Menanti Kebijakan The Fed, Wall Street Hijau

Whats New
Percepat Revisi PP 96/2021, Indonesia Incar Kempit 61 Persen Saham Freeport

Percepat Revisi PP 96/2021, Indonesia Incar Kempit 61 Persen Saham Freeport

Whats New
Manajemen: BCA Mobile dan myBCA Akan Berjalan Bersamaan dalam Jangka Waktu Panjang

Manajemen: BCA Mobile dan myBCA Akan Berjalan Bersamaan dalam Jangka Waktu Panjang

Whats New
Perbedaan Inflasi dan Deflasi serta Untung Ruginya bagi Ekonomi

Perbedaan Inflasi dan Deflasi serta Untung Ruginya bagi Ekonomi

Whats New
Ini 4 Perusahaan Terindikasi 'Fraud' Rp 2,5 Triliun yang Diungkap oleh Sri Mulyani

Ini 4 Perusahaan Terindikasi "Fraud" Rp 2,5 Triliun yang Diungkap oleh Sri Mulyani

Whats New
[POPULER MONEY] Polemik Kenaikan PPN 12 Persen | Sri Mulyani Laporkan Dugaan 'Fraud' 4 Debitor LPEI

[POPULER MONEY] Polemik Kenaikan PPN 12 Persen | Sri Mulyani Laporkan Dugaan "Fraud" 4 Debitor LPEI

Whats New
Bos Bulog: Harga Beras Akan Sulit Kembali ke Titik Semula Seperti Setahun Lalu...

Bos Bulog: Harga Beras Akan Sulit Kembali ke Titik Semula Seperti Setahun Lalu...

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com