Pemerintah Terbitkan Paket Ekonomi, Ini Poin-poin Utamanya

Presiden Joko Widodo mengatakan, beberapa langkah yang akan diambil pemerintah adalah mendorong daya saing industri melalui debirokratisasi dan kepastian usaha. Untuk mencapai langkah ini, pemerintah akan merombak 89 peraturan untuk menghilangkan duplikasi perizinan.

"Selain itu, kami juga menyiapkan 17 rancangan peraturan pemerintah dan peraturan presiden, 2 instruksi presiden, 63 peraturan menteri, dan 5 peraturan lain," kata Presiden.

Penyederhanaan berbagai peraturan tersebut ditargetkan bisa selesai pada bulan ini dan bulan depan. Selain itu, pemerintah juga akan mendorong layanan berbasis elektronik agar perizinan lebih konsisten.

"Ini adalah paket pertama dan nanti akan ada kelanjutan paket lainnya, kedua dan ketiga," kata Presiden.

Selain menyederhanakan peraturan, pemerintah juga mempercepat realisasi proyek strategis, yakni dengan mempercepat izin dan pengadaan serta diskresi hukum.

Hal lain yang juga akan didorong oleh pemerintah adalah dengan mempercepat investasi sektor properti untuk masyarakat berpendapatan rendah.

Paket lain yang juga akan didorong pemerintah adalah mempercepat penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Caranya adalah dengan menurunkan suku bunga dari sekitar 23 persen menjadi 12 persen per tahun. Hal ini dilakukan karena pemerintah akan memberi subsidi bunga.

Paket-paket kebijakan tersebut melengkapi tiga langkah yang sudah dilakukan pemerintah sebelumnya, yakni pengendalian harga komoditi pokok BBM dan pangan, pembentukan tim pengawasan realisasi anggaran serta pembentukan Badan pengelola Dana Perkebunan kelapa sawit untuk merealisasikan biodisel 15 persen guna kurangi impor BBM.

"Saya meyakini paket kebijakan pertama ini akan memperkuat industri nasional, akan mengembangkan usaha UMKM dan perdagangan antar-daerah, pariwisata bergairah, menjadikan kesejahteraan nelayan membaik dengan meningkatkan produksi ikan tangkap dan hemat BBM dengan konversi solar ke elpiji," ujar Presiden.