Dividen BUMN Tahun 2016 Disetujui RP 34,16 Triliun

"Selanjutnya akan disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan," ujar Ketua Komisi VI DPR RI Hafisz Thohir saat membacakan kesimpulan rapat tersebut, Jakart, Kamis (1/10/2015).

Sementara itu terkait dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diajukan BUMN, Komisi VI belum memberikan keputusan. Bahkan, DPR meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap hal itu khusus untuk PMN non cash.

Dalam Undang-undang Nomer 15 Tahun 2004, diatur tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. UU inilah yang dijadikan dalil untuk melakukan audit terlebih dahulu sebelum DPR mengambil keputusan.

"Selanjutnya Komisi VI DPR RI setelah menerima hasil audit BPK akan mengambil keputusan atas usulan penambahan PMN tersebut," kata dia.

Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016, BUMN meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) mencapai Rp 39,42 triliun.