"Sekalipun Jepang Ngambek, Enggak Akan Marah Besar"

"Nggak (perlu ada utusan khusus ke Jepang). Bagaimana pun Jepang punya kepentingan besar di Indonesia. Sekalipun (Jepang) ngambek, enggak akan marah besar," ujar pengamat ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Institute National Development and Financial (Indef), Enny Sri Hartati, saat dihubungi Kompas.com, Jakarta, Selasa (6/10/2015).

Meski begitu, dia menyoroti kemarahan Jepang itu muncul lantaran pemerintah melempar suatu kebijakan tapi tak didasari pertimbangan yang matang. Oleh karena itu, pemerintah juga tak boleh mengacuhkan kemarahan Jepang begitu saja.

Terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sendiri, awalnya pemerintah menyatakan bahwa proposal dari dua negara ditolak. Namun, belakangan pemerintah menyerahkan keputusan proyek kereta cepat itu ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan proyek tersebut digarap secara bussiness to business (B to B).

Beberapa hari lalu, Mentri BUMN menyatakan bahwa proposal yang memenuhi syarat pemerintah adalah proposal China. "Ini juga jadi warning. Kalau berkali-kali dikecewakan, bisa pindah ke lain hati juga. Misalnya ke Thailand, Filipina, atau Vietnam," kata Enny.

Sebelumnya, Ketua Komisi VI DPR RI Hafiz Tohir menilai, "ngambeknya" Jepang lantaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung jatuh ke tangan Tiongkok sebagai sesuatu yang berlebihan. (baca: "Ngambek" soal KA Cepat, Ketua Komisi VI DPR Sebut Jepang Berlebihan)

Seperti diberitakan Jepang berencana meninjau kembali semua hubungan bisnis dengan Indonesia terutama di bidang pertanahan, infrastruktur dan transportasi yang dibidanginya lantaran keputusan proyek kereta cepat. Menteri Transportasi Jepang, Akihiro Ota sangat menyesalkan keputusan Indonesia yang menyerahkan proyek kereta cepat (Shinkansen) kepada Tiongkok.

"Rencana Indonesia menyerahkan proyek kereta api cepat kepada Tiongkok sangatlah disesalkan," kata Akihiro Ota, Menteri Transportasi Jepang dalam konferensi pers, Jumat (2/9/2015) sore di kantornya di Tokyo.

Oleh karena itu mulai sekarang Ota akan meninjau kembali semua hubungan bisnis dengan Indonesia terutama di bidang pertanahan, infrastruktur dan transportasi yang di bidanginya. (baca: Sesalkan soal Kereta Cepat, Jepang Tinjau Kembali Hubungan Bisnis dengan Indonesia)