BI Bali Larang Pengguna Kartu Kredit Praktikkan "Gestun"

DENPASAR, KOMPAS.com - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali mengingatkan  pengguna kartu kredit tidak melakukan gesek tunai kartu kredit atau lebih populer dikenal dengan "gestun". Pelarangan ini bertujuan agar industri kartu kredit dapat tumbuh secara sehat dan aman sekaligus dalam rangka perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran. "Pada prinsipnya kartu kredit diciptakan untuk kemudahan dalam transaksi atau pembayaran yang diatur oleh Bank Indonesia. BI juga berupaya perlindungan konsumen jasa pembayaran. Salah satunya adalah pemberantasan gestun(gesek tunai)," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Dewi Setyowati, Denpasar, Bali, Selasa(6/10/2015).

Dewi Setyowati juga menyampaikan bahwa "gestun" adalah penarikan tunai menggunakan kartu kredit pada pedagang/penjual (menchant). Dengan melakukan gesek tunai, pemilik kartu kredit menggeser kartunya, seolah-olah berbelanja, namun yang diperoleh bukan barang tapi uang tunai.

Praktik "gestun"  dilarang berdasarkan Peraturan Bank indonesia (PBI)  No.11/PBI/2009 sebagaimana telah dirubah dengan PBI No.14/2/2012 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). "Jika praktik 'gestun' terjadi, sesuai dengan PBI tersebut, pihak acquirer wajib menghentikan kerja sama dengan merchant yang melakukan tindakan yang dapat merugikan bank penerbit kartu kredit. Ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh transaksi 'gestun'," katanya.

Dewi menambahnya, praktik "gestun" berpotensi menjerat pemilik kartu kredit dalam pinjaman yang berakhir menjadi kartu kredit bermasalah. Selain merugikan konsumen, tindakan itu juga berimbas pada meningkatnya Non Performing Loan (NPL) bagi perbankan penerbit kartu kredit.

Kemudian, "gestun" sangat rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kegiatan pencucian uang (money laundering). Transaksi "gestun" juga mengakibatkan kesalahan persepsi dari tujuan kartu kredit sebagai alat pembayaran, bukan fasilitas kredit dalam bentuk uang tunai.

Selain itu, data yang dilaporkan oleh bank penerbit kepada BI menjadi tidak akurat karena jumlah nilai transaksi belanja yang sebenarnya lebih kecil dari nilai transaksi yang dilaporkan ke BI.