Badan Anggaran DPR Setujui Usulan PMN dari Komisi VI dan BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diajukan Komisi VI DPR-RI bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Wakil Ketua Banggar DPR-RI Said Abdullah menuturkan, rapat Banggar DPR-RI menyepakati suntikan sebesar Rp 34,32 triliun untuk 23 BUMN.

Suntikan dari APBN 2016 tersebut terdiri dari PMN tunai senilai Rp 31,75 triliun dan PMN non-tunai sebesar Rp2,57 triliun. "Dari pagu anggaran Rp 31 triliun, kita sepakati usulan sebesar Rp 34,32 triliun," kata Said di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/10/2015).

Ketua Banggar DPR-RI Ahmadi Noor Supit menyampaikan, angka Rp 34,32 triliun yang dibawa ke rapat Banggar DPR-RI sifatnya adalah usulan dari Komisi VI. Meski sebelumnya telah disetujui dalam rapat Komisi VI adanya PMN sebesar itu bersama Kementerian BUMN, Banggar DPR-RI juga memiliki berbagai pertimbangan.

Ahmadi menerangkan, dari pembahasan awal RAPBN 2016 ada tambahan anggaran sebesar lebih dari Rp 274 triliun yang diusulkan ke Banggar DPR-RI. Melihat penerimaan yang sudah disepakati, Banggar DPR-RI merasa perlu mencermati usulan tambahan PMN. “Kalau misalnya kita menyetujui usulan Komisi VI, kemudian komisi-komisi lain meminta perlakuan yang sama (disetujui), dari mana duitnya?” ucap Ahmadi.

Namun, setelah diberikan penjelasan oleh pemerintah, akhirnya Banggar DPR-RI menyepakati usulan PMN sebesar Rp 34,32 triliun untuk BUMN. Berikut daftar BUMN yang menerima PMN: 1. PT Krakatau Steel Rp 2,456 triliun

2. PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Rp 25,05 miliar

3. PTPN VIII Rp 32,78 miliar

4. PT Perikanan Nusantara Rp 29,4 miliar

5. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Rp 1 triliun

6. PT Angkasa Pura II Rp 2 triliun

7. PT Industri Kereta Api Rp 1 triliun

8. PT Jasa Marga 1,25 triliun

9. PT Pelni Rp 564,8 miliar.

10. PT Barata Rp 500 miliar

11. PT Asuransi Kredit Indonesia Rp 500 miliar