Gabung TPP Tanpa Kalkulasi, Indonesia Bisa Konyol

Di mata dia, keinginan Presiden Jokowi bergabung dengan TPP tanpa didasari perhitungan yang matang merupakan suatu kekonyolan.

"Pertanyaanya gini, pemerintah sudah punya kalkulasi belum? Punya kajian belum? Ini konyol kalau suatu kebijakan diambil karena pesaing (dagang Indonesia) ikut TPP. 'Kalau enggak ikut, matilah kita', konyol kalau seperti itu," ujar Enny kepada Kompas.com di Jakarta, Rabu (28/10/2015).

Menurut Enny, pemerintah sebaiknya benar-benar melakukan kalkulasi secara mendalam terkait rencana tersebut.

Pasalnya saat Indoneisa dinilai belum siap menghadapi dampak perdagangan bebas dari TPP yang merupakan anggotanya merupakan negara penggerak 40 persen ekonomi dunia.

Negara yang ikut dalam TPP di antaranya AS, Jepang, Australia, Selandia Baru, Kanada, Meksiko, Cile, dan Peru.

Selain itu beberapa negara-negara Asia Tenggara juga tergabung di dalamnya yakni Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, dan Singapura.

Enny menilai, upaya pemerintah menggenjot produksi nasional baru dilakukan belum lama ini dengan berbagai insentif dalam paket kebijakan ekonomi. Namun ucap dia, hasil dari produksi tersebut belum terlihat.

Sementara negara-negara di TPP sudah memiliki produk dagang yang siap dengan persaingan global. Oleh karena, dia menilai, produk Indonesia akan kalah bersaing.

TPP sendiri diprakarsai oleh Amerika Serikat (AS) dan Jepang. Pembentukannya dilakukan sebagai apanya membendung perluasan ekonomi Tiongkok.

Menurut Obama, China akan menciptakan aturan-aturan baru ekonomi di Asia jika AS tak mengaturnya terlebih dahulu.

Sejak 4 tahun silam, AS memang sangat ingin menciptakan zona perdagangan bebas Trans-Pasifik.

Oleh karena itulah, AS mendorong Jepang, mengupayakan kesepakatan antara 12 negara penggerak 40 persen ekonomi dunia yang tergabung dalam TPP. Kerjasama Perdagangan TPP diyakini akan mengikat anggotanya sehingga tak memiliki keleluasaan dalam perdagangan global.

Tak mau kalah, China mendorong pemberlakuan Kawasan Perdagangan Bebas di Asia Pasifik (FTAAP).

Upaya itu jelas disampaikan dalam pertemuan puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-22 APEC di Beijing pada November 2014 lalu. Hasilnya, para pemimpin APEC setuju perlunya upaya pencapaian FTAAP secara bertahap berdasarkan konsensus yang telah disepakati.

Namun, meski disepakati, persetujuan itu tak bersifat mengikat. Sebelumnya, dalam kunjunganya ke AS, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia tertarik dan bermaksud bergabung dalam Trans-pacific Partnership.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi langsung kepada Presiden AS Barack Obama di Gedung Putih.