Dana dari Tiongkok Cair

"Sudah disetujui, hanya soal waktu saja. Yang terlebih dahulu adalah pinjaman untuk Tol Trans-Jawa ruas Solo-Kertosono. Nilai pinjaman sekitar Rp 1,8 triliun," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Jumat (13/11/2015), di Jakarta.

Selain ruas Solo-Kertosono, pembiayaan proyek tol yang bersumber dari Bank Exim Tiongkok adalah Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Tol Balikpapan-Samarinda, dan Tol Manado-Bitung.

Untuk tahap pertama, pinjaman Rp 1,8 triliun akan digunakan menambah pembiayaan Tol Solo-Kertosono sepanjang 178,4 kilometer. Menurut rencana, pinjaman dari Tiongkok untuk ruas ini sebesar Rp 2,8 triliun.

"Nantinya, pinjaman dari Tiongkok akan digunakan untuk membiayai ruas selanjutnya," kata Basuki. Yang dimaksud Basuki adalah seksi Saradan-Kertosono (38,82 km).

Saat ini, di ruas Solo-Kertosono, yaitu meliputi seksi Solo-Mantingan-Ngawi, pembangunannya tengah dikebut. Ditargetkan, tol antara Solo dan Ngawi dapat dioperasikan pada 2016. Namun, ia belum bisa memastikan akan dioperasikan sebelum Lebaran atau setelah Lebaran.

Untuk Tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99,6 kilometer, pemerintah akan membiayai seksi V (Balikpapan-Sepinggan) dengan pinjaman Rp 763 miliar. Sumber pembiayaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat merupakan pinjaman dari Tiongkok.

Pinjaman berikutnya akan digunakan untuk pembangunan Tol Manado-Bitung sepanjang 39 km dengan jumlah pinjaman Rp 1,2 triliun dan Tol Cisumdawu dengan pinjaman Rp 3,4 triliun.

Menurut Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hediyanto W Husaini, pembebasan lahan pada proyek-proyek tol itu berjalan sesuai target. Pembebasan lahan ruas Solo-Kertosono saat ini telah mencapai 69 persen. Ditargetkan akhir tahun ini akan mencapai 90 persen.

Demikian pula Tol Cisumdawu. Pembebasan lahan untuk Tol Manado-Bitung saat ini telah mencapai 93 persen. "Untuk pembebasan lahan di Samarinda-Balikpapan, tidak ada masalah," kata Hediyanto.

Agenda infrastruktur

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, dalam keterangan pers, di Jakarta, Jumat, menyatakan, Presiden Joko Widodo akan menghadiri pertemuan puncak G-20 di Turki, 15-16 November 2015.

Dalam kesempatan itu, Presiden akan didampingi Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Salah satu agenda yang akan disuarakan Indonesia dalam kesempatan itu adalah pentingnya membangun infrastruktur. Agenda itu sangat relevan dengan kebutuhan Indonesia. Indonesia menjadi salah satu dari tiga negara pemimpin Kelompok Kerja Investasi dan Infrastruktur di G-20. Dua negara lain adalah Meksiko dan Jerman.

"Indonesia akan mendorong kesadaran semua negara bahwa salah satu cara mendorong pertumbuhan dan pemerataan adalah membangun infrastruktur," kata Bambang.

Indonesia juga akan mendorong arsitektur keuangan dunia. Salah satu cara, mendorong reformasi di Dana Moneter Internasional (IMF).

"IMF sebenarnya sedang menuju reformasi. Ini akan memberi power ke emerging market. Sayangnya, ini kurang mulus beberapa tahun belakangan karena Kongres Amerika Serikat tidak menyetujuinya," kata Bambang. AS adalah pemegang saham terbesar IMF. Dengan demikian, suara Kongres AS menjadi penentu. (NAD/LAS)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 14 November 2015, di halaman 18 dengan judul "Dana dari Tiongkok Cair"