Hasil Perundingan WTO, Subsidi Domestik untuk Pertanian Diizinkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabar gembira datang dari Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong. Menurutnya, delegasi Indonesia dalam Konferensi Tingkat Menteri World Trade Organization (WTO), pekan lalu di Nairobi, Kenya, bersama 162 negara anggota sepakat menghapus subsidi ekspor produk pertanian, namun tetap mengizinkan adanya subsidi domestik.

Thomas menyebut, hal ini adalah kesepakatan yang cukup positif dan paling substantif dalam perundingan WTO, setelah alot selama 10 tahun terakhir antara dua kubu, negara-negara maju dan negara-negara berkembang. "Kita semua akan berhenti memberikan subsidi ekspor, karena hal itu dianggap tidak adil dan mengakibatkan distorsi perdagangan produk pertanian," kata Thomas di Jakarta, Selasa (22/12/2015).

"Namun, kesepakatan itu tidak menyentuh (berlaku bagi) subsidi domestik. Misalnya, kita di Indonesia pun memberikan subsidi pupuk dan alat mesin pertanian," ucap Thomas.

Dia menjelaskan, subsidi ekspor yang dilarang keras oleh WTO adalah subsidi langsung yang diberikan pemerintah sebelum produk hasil pertanian diekspor. Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan perdagangan produk pertanian menjadi lebih adil. "Sebab dalam beberapa tahun terakhir banyak ketegangan dan bahkan perkelahian antara kubu negara berkembang dan kubu negara maju. Terutama perdagangan produk agrikultur. Isu ini sangat emosional karena masing-masing kubu membela petaninya," ucap Thomas.

Tak lepas dari kesepakatan tersebut, Thomas menuturkan, banyak delegasi negara-negara anggota bahkan sekretariat jenderal WTO yang mengapresiasi peran Indonesia. Thomas mengatakan, Indonesia dinilai mampu menjembatani kubu negara maju dan negara berkembang. "Menjembatani antara eksportir dan importir produk pertanian, karena kita keduanya, eksportir sekaligus importir," ucap Thomas.