Penghapusan PB Batam Undang Pro-Kontra Investor

"Memang masih ada pro dan kontra. Terutama di investor. Tapi pertumbuhan ekonomi di Batam harusnya bisa lebih baik. Oleh sebab itu diperlukan langkah perbaikan menyangkut kelembagaan, tata kelola, kinerja. Terutama soal perizinan dan investasi," " ujar Tjahjo, Minggu (3/1/2016).

Tjahjo mengatakan,  dalam waktu dekat, dia akan membahas penghapusan PB Batam itu dengan menteri terkait, khususnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan.

Pembahasan itu dalam rangka agar mulusnya rencana penghapusan sekaligus peralihan kewenangan PB Batam tersebut.

"Tapi bagaimana keputusannya, akan dibahas dalam rapat bersama Menko Perekonomian, kementerian terkait, masukan DPRD setempat dan Pemerintah daerah Kepri," lanjut Tjahjo.

Tjahjo mengatakan, setidaknya pembahasan bersama para menteri terkait dilaksanakan pada pertengahan Januari 2016 ini.

Dia berharap, keputusan sudah dapat langsung diambil untuk kemudian dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla berencana untuk menghapus BP Batam, awal 2016 mendatang.

Status Free Trade Area di Batam pun diganti dengan status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Rencana itu pertama kali diungkap Tjahjo.

"Target kami, Januari 2016, PB Batam akan kami hapuskan," ujar Tjahjo di Tanjung Pinang Kepulauan Riau.

Pemerintah berpendapat, keberadaan BP Batam berikut pola manajemennya tidak dapat menarik investasi lebih banyak lagi. Sebab, terjadi tumpang tindih kewenangan, yakni antara pemerintah daerah dengan BP Batam sendiri.

Dengan menghapus BP Batam dan diganti jadi KEK, lanjut Tjahjo, segala kewenangan yang dimiliki BP Batam diserahkan ke Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Gubernur Kepulauan Riau.

"Ini semua untuk mempercepat investasi saja. Saya yakin jajaran pemerintah daerah akan melaksanakan rencana ini dengan sebaik-baiknya. Tentunya mempertimbangkan sisi stabilitasnya," ujar Tjahjo.