Jonan Sanggah Luhut, Tegaskan Tak Perlu Ubah UU untuk Kisruh Angkutan "Online"

Pernyataan Jonan itu sekaligus menyanggah pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan yang sedang menelaah celah untuk merevisi UU LLAJ.

"Kata siapa (UU LLAJ harus diubah)? Enggak perlu. Tulis itu enggak perlu," ujar Jonan saat konferensi pers di Kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (22/3/2016) malam.

Mantan bos KAI itu bahkan bertanya dan meminta penjelasan bagian mana dari UU LLAJ yang harus direvisi untuk bisa menyelesaikan kisruh angkutan berbasis online. Menurutnya, UU itu sudah jelas mengatur sarana dan operasional transportasi umum.

Saat disinggung kalau UU LLAJ tidak mengikuti perkembangan teknologi informasi, Jonan kembali menyanggahnya.  (Baca: Regulasi Transportasi Online Dinanti, Komisi V Siap Revisi UU Angkutan Jalan)

"Oh... itu salah. Itu pernyataan yang keliru. Saya tegaskan itu penyataan yang keliru. UU LLAJ itu tidak mengurusi sistem reservasi, sistem bisnisnya, itu tidak urusin anda pakai IT atau tidak. Itu boleh-boleh saja kok (pakai aplikasi asal memenuhi semua ketentuan)," kata Jonan.

Menurut dia, UU LLAJ sudah sangat jelas mengatur sarana dan prasarana tranportasi. Oleh karena itu, semua ketentuan angkutan umum, termasuk angkutan yang dipakai Uber dan GrabCar harus memenuhi aturan yang tertera di UU LLAJ.

Beberapa ketentuan itu yang harus dipenuhi Uber dan GrabCar, kata Jonan. Misal,  kendaraan harus didaftarkan, kemudian kendaraan harus diuji KIR.

"Boleh enggak pelat hitam? Boleh, kalau mobil itu sifatnya rental bukan taksi yang keliling di jalan nyari penumpang tapi berdasarkan perjanjian, resevasi, boleh aja pelat hitam, tapi harus di uji KIR, harus ada izin operasinya, gitu aja," kata dia.

"Ini bukan pertentangan sistem aplikasi ini. Kemenhub sangat mendukung mendung teknologi informasi itu, sangat mendukung supaya lebih efisien," ucap Jonan.