Jokowi Sarankan Bank Pembangunan Daerah Bentuk "Holding"

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo kembali menyuarakan pentingnya pembentukan holding bagi bank daerah, agar posisinya menjadi lebih kuat menghadapi persaingan lokal dan regional.

Pernyataan tersebut disampaikan Joko Widodo atau kerap disapa Jokowi, dalam acara dialog publik dengan tema "Membangun Ekonomi Indonesia yang Berdaya Saing", yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Balai Kartini, Jakarta (30/3/2016).

Jokowi menjawab pertanyaan Ketua Asosiasi Bank Daerah Kresno Sediarsi, mengenai bagaimana meningkatkan daya saing perbankan daerah.

Kresno Sediarsi, Ketua Asosiasi Bank Pembangunan Daerah dan Direktur Utama Bank DKI, sebelumnya menyampaikan bahwa saat ini perbankan daerah berupaya untuk menurunkan suku bunga ke single digit.

Namun masalahnya, faktor pembentuk suku bunga pinjaman adalah tersedianya dana dan harga dana yang wajar. Dalam hal ini, pemilik dana yang menentukan pemilihan dana dan harganya.

Kenyataannya, penempatann dana di-offshore (luar negeri) dengan harga atau imbal jasa yang rendah dapat diterima dengan rela oleh pengelola dana dan pemilik sumber dana.

"Tapi kalau ditempatkan di domestik, mereka inginkan imbal jasa lebih tinggi, bisa 3-4 kali. Penetapan ini bukan berdasarkan pertimbangan yang ansih finansial saja, tapi segala aspek sudah dipertimbangkan," kata dia.

Untuk itu, BPD saat ini membutuhkan arahan pemerintah untuk bisa menciptakan iklim usaha yang sehat dengan cara mensinkronkan kebijakan finansial dengan sektor riil. "Yang paling utama, bagaimana menciptakan iklim ekonomi yang stabil dan kondusif?" tanya Kresno.

Apa jawaban Jokowi?

Menurut dia, Indonesia saat ini berhadapan dengan kompetisi yang ketat. Oleh sebab itu Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang ada sebaiknya membangun sinergi holding dan tidak bekerja sendiri-sendiri.

"Tapi ini tergantung pemilik BPD, yakni Gubernur. BUMN kita saja mau kita holding-kan semuanya, kok," kata Jokowi.

Dia melanjutkan, tahun ini ditargetkan harus sudah ada enam superholding BUMN. Karena dengan BUMN holding ini, untuk investasi, modal, akan lebih mudah.

"Kalau BPD mau bangun holding jadi satu, bekerja sama antara BPD satu dengan lainnya, ini akan lebih memudahkan. Bank DKI dengan kekuatan yang besar bisa bantu BPD lain," lanjut Jokowi.

Jokowi mengatakan, di sisi suku bunga, dia berharap suku bunga akan turun. Hal itu bisa dilakukan di negara lain, sehingga tidak ada alasan suku bunga di Indonesia tetap tinggi.

"Apa yang keliru, apa yang salah? Bisa saja cost of money tinggi? Tapi cost of money tinggi ini juga dipengaruhi banyak hal," kata Jokowi.

Contohnya, bagi yang memiliki dana, bisa menyimpan di bank. Dia akan pilih bank dengan suku bunga tertinggi.

"Ini yang mau kita kendalikan, dengan duit pemerintah. Ini untuk bank pemerintah sebab mereka punya duit banyak tapi tidak digerakkan ke sektor produktif dan riil," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, kalau nanti superholding jadi, dana di bank tersebut harus digerakkan. Lalu, harus ada investment company yang bisa menggerakkan uang tersebut agar lebih produktif, untuk memberikan margin lebih besar dan menggerakkan sektor lain.

"Nggak bisa lagi kita hanya taruh dana di bank dan harapkan bunga tinggi, ini harus dilakukan edukasi dan diubah. sehingga nanti sinkron kebijakan sektor keuangan dan riil," kata Jokowi.