Masih Ada Peluang Perlebar Defisit APBN

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Hendri Saparini mengatakan, realisasi penerimaan pajak kuartal-I 2016 yang rendah, tidak perlu disikapi secara gegabah. Menurut Hendri, pemerintah masih punya peluang untuk memperlebar defisit. Sebab, dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) 2016 defisit APBN dipatok 2,15 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Hendri mengatakan, apabila realisasi penerimaan pajak kuartal I-2016 hanya di kisaran 12-13 persen, pertanyaan yang harus dijawab pemerintah adalah berapa proyeksi penerimaan pajak hingga akhir tahun. "Kalau itu tidak bisa tercapai, maka yang bisa dilakukan adalah apakah menaikkan defisit. Kan sekarang defisitnya 2,15 dari PDB. Artinya, masih ada ruang sampai di bawah 3 persen," ucap Hendri ditemui usai diskusi dengan Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Jakarta, Kamis (7/4/2016).

Menurut Hendri, penerimaan pajak kuartal I-2016 yang lebih rendah Rp 4 triliun dibandingkan periode sama tahun lalu itu, tidak hanya karena rendahnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hendri melihat pada kuartal-I 2016 sektor industri belum bergerak.

Hendri lebih lanjut bilang, seandainya dengan memperlebar defisit, target shortfall atau kekurangan penerimaan pajak Rp 200 triliun juga tidak tercapai,  mau tidak mau harus ada pemangkasan dalam APBN Perubahan.

Tidak pukul rata

Lebih lanjut, Hendri menyampaikan, apabila langkah pemangkasan belanja ditempuh, semestinya hal tersebut tidak dilakukan secara pukul rata. "Jadi memang harus ada kerja keras, yang mana yang tidak punya multiplyer, itu yang dipotong lebih besar," kata Hendri.

"Yang akan terkena dampak pada penciptaan lapangan kerja, atau kemiskinan, itu yang tidak boleh dipotong," pungkas Hendri.

Ditemui usai rapat soal smelter di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (7/4/2016), Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro memperkirakan PDB tahun ini mencapai Rp 12.600 triliun. Dengan asumsi defisit APBN 2,5 persen,  toleransi defisit tahun ini mencapai sebesar Rp 315 triliun.

Bambang, sebelumnya mengatakan, realisasi penerimaan pajak hingga akhir triwulan pertama 2016 masih belum memenuhi harapan karena terpengaruh rendahnya pendapatan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). "Pokoknya dibandingkan tahun lalu Rp 4 triliun lebih rendah. Persentasenya sekitar 12 persen-13 persen," kata Bambang, Selasa (5/4/2016).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak pada akhir Maret 2015 mencapai Rp 203,4 triliun. Sehingga diperkirakan realisasi penerimaan pajak per Maret 2016 berada pada kisaran Rp199,4 triliun.