Kamis, 30 Maret 2017

Ekonomi

Ada Freeport di Papua Barat, tetapi Kesenjangan Si Kaya dan Si Miskin Paling Lebar

Senin, 18 April 2016 | 14:43 WIB
KOMPAS/AGUS SUSANTO Ilustrasi Kemiskinan di pinggiran Kota Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan indeks ketimpangan/kesenjangan distribusi pengeluaran atau gini ratio posisi September 2015 sebesar 0,40.

Angka ini membaik dibandingkan posisi Maret 2015 yang sebesar 0,41. Meskipun begitu, Kepala BPS Suryamin menuturkan dari 34 provinsi, ada empat provinsi dengan indeks rasio Gini lebih tinggi dibandingkan nasional.

Keempat provinsi tersebut adalah Papua Barat (0,43), Jawa Barat (0,43), DKI Jakarta (0,42), dan DI Yogyakarta (0,42).

"Indek rasio Gini keempat provinsi di atas nasional yang sebesar 0,40," kata Suryamin dalam paparan, Jakarta, Senin (18/4/2016).

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS M Sairi Hasbullah mengatakan, kesenjangan di Papua Barat disebabkan pengeluaran kelompok masyarakat 40 persen bawah sangat rendah sekali.

Keberadaan sektor pertambangan modern, PT Freeport Indonesia, juga memengaruhi gap pengeluaran kelompok 20 persen atas dan 40 persen bawah tersebut.

"Papua Barat kita semua tahu ada sektor modern, ada Freeport dan lain-lain. Tapi, di bawahnya sangat tradisional sekali. Sehingga wajar ada gap yang sangat besar," tutur Sairi.

Selain itu, distribusi pengeluaran masyarakat yang bekerja di pemerintahan dengan yang tidak di pemerintahan juga sangat timpang.

"Antara yang bekerja di pemerintahan dan masyarakat awam, masih sangat tinggi sekali (gapnya)," imbuh Sairi.

Rasio Gini merupakan parameter untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Angka 0 menunjukkan pemerataan sempurna. Sementara itu, angka 1 menunjukkan ketimpangan sempurna.

Kesenjangan kaya-miskin di Papua Barat posisi September 2015 bahkan lebih lebar dibandingkan posisi September 2014.

Indeks rasio Gini di Papua Barat posisi September 2014 sebesar 0,41, atau sama dengan rasio Gini nasional kala itu.

Sementara itu, kesenjangan yang lebar di Provinsi DKI Jakarta, tutur Sairi, dikarenakan tidak adanya sektor pertanian, seperti halnya nasional.

Adapun kesenjangan yang lebar di DI Yogyakarta disebabkan konsumsi masyarakat Yogyakarta lapis bawah jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi lainnya.

"Konsumsi lapisan atas Yogyakarta memang tidak setinggi DKI, tapi konsumsi lapisan bawahnya rendah sehingga gapnya agak lebar," pungkas Sairi.

Penulis: Estu Suryowati
Editor : Bambang Priyo Jatmiko