Menkeu: Tarif Ideal Jadi Kunci Keberhasilan "Tax Amnesty"

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan mengingatkan potensi timbulnya aneka masalah dalam perekonomian nasional, jika pengampunan pajak atau tax amnesty gagal dilakukan, akibat tarif repatriasi yang kurang ideal.

"Pasti bermasalah, karena penerimaan (pajak) tidak tercapai, tax base tidak dapat dan repatriasi tidak berjalan," kata Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Kamis (2/6/2016).

Menurut dia, tarif ideal jadi kunci sukses pengampunan pajak. "Tarif yang ideal yang menarik orang repatriasi dan mendatangkan penerimaan yang besar dari deklarasi aset," ujar Bambang.

Saat ini, penentuan tarif ideal masih dalam batasan tanda tanya. Sebab, menunggu kesepakatan antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

RUU Pengampunan Pajak saat ini sedang dalam pembahasan di tingkat rapat panitia kerja (panja) antara pemerintah dengan DPR, yang sedang berlangsung secara tertutup.

Seperti diketahui, besaran tarif tebusan yang selama ini diajukan pemerintah adalah 1, 2, dan 3 persen bagi peserta yang menempatkan dananya di dalam negeri. Kemudian 2, 4, dan 6 persen untuk wajib pajak yang memiliki dana di luar negeri.

Sementara DPR telah meminta dalam tarif tebusan tax amnesty lebih tinggi, yakni berkisar antara 5 persen-25 persen.

Secara keseluruhan, pemerintah dalam RAPBNP 2016 telah mengubah target penerimaan perpajakan menjadi Rp 1.527,1 triliun, dari yang tercantum dalam APBN 2016 sebesar Rp 1.546,7 triliun.

Target penerimaan PPh non migas diproyeksikan meningkat dari sebelumnya Rp 715,8 triliun menjadi Rp 816,5 triliun. Namun target penerimaan PPN diperkirakan menurun dari Rp 571,7 triliun menjadi Rp 474,2 triliun.