BPK: Data Pemerintah soal Pangan Kurang Valid

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan data pemerintah soal pangan kurang valid.

Akibatnya, kebijakan pemerintah soal pangan kurang efektif.

Anggota IV BPK Rizal Djalil menemukan bahwa data tentang lahan pertanian produktif untuk bahan makan pokok seperti padi kurang valid.

Sebab, luasan lahan masih dihitung sebagai tempat produksi, padahal faktanya sudah beralih fungsi.

"Ada persoalan data yang kronis terkait lahan seperti luas lahan produktif, hasil produksi, dan sebagainya," ujar Rizal di Kantor Pusat BPK, Jakarta, Senin (20/6/2016).

Rizal Djalil mengatakan permasalahan yang lebih penting adalah bagaimana Indonesia dapat menghitung kebutuhan pangan secara akurat.

"Kami juga telah melakukan pemeriksaan kinerja kebijakan pangan dan implementasinya, termasuk pemeriksaan kinerja pengadaan dan penyaluran pupuk. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya permasalahan dalam pengadaan pangan dan pupuk di Indonesia," ujar Rizal.

Staf Ahli BPK Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan Blucer Wellington menambahkan, data yang digunakan untuk kebijakan pangan seperti impor harus kuat dasarnya. Itu agar kebijakan yang dikeluarkan tepat.

"Kita harus gunakan data yang lebih akurat. BPK ingin memberikan rekomendasi bagaimana caranya agar mampu mengatasi masalah yang sudah lama dan sering terjadi ini," ujar Blucer.