SKK Migas: Kami Tidak Izinkan Adanya PHK

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Budi Agustiono menegaskan pihaknya tidak mengizinkan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan migas di Indonesia kepada pegawainya.

Menurut dia, perusahaan migas boleh memutuskan kontrak kerja pegawainya jika mempunyai program jaminan berupa pemberian insentif uang.

Insentif itu nantinya bisa digunakan pegawai yang di-PHK untuk membuka wirausaha setelah mereka tidak bekerja.

"Tentunya pegawai kan ada program baik yang normal atau tidak. Kalau program menarik tentu ada yang ambil," ucapnya.

Namun, dirinya tidak memberitahu berapa jumlah karyawan yang telah di-PHK oleh perusahaan migas.

Tetapi, pihaknya akan terus memonitor semua perusahaan migas yang akan memutuskan kontrak kerja karyawannya.

"Intinya dari SKK Migas tidak mengizinkan PHK. Namun kalau sifatnya MAT (Mutual Agreement Termination) atau penawaran kesepakatan penghentian kerja. Silahkan saja," ujarnya kepada wartawan, di Kantor SKK Migas, Jakarta, Senin (18/7/2016).

Seperti diketahui, gelombang PHK yang dilakukan oleh perusahaan migas seluruh dunia terjadi sejak awal tahun.

Pemutusan kontrak kerja ini disebabkan oleh menurunnya harga minyak dunia hinga menembus 30 dollar AS-40 dollar AS per barel. Lebih dari ribuan pegawai dirumahkan yang terkena imbas dari penurunan harga minyak tersebut.

Sangat Kompeten

Menurut Agus, keahlian tenaga kerja Indonesia dalam bidang migas sangat kompeten terutama pada mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan eksplorasi, pemboran pengembangan, kerja ulang dan penyelesaian sumur atau Driller Engineer dan menghitung cadangan minyak dan gas di reservoar atau Reservoir Engineer.

Sehingga banyak tawaran pekerjaan dari perusahaan migas di luar negeri untuk menempati kedua posisi tersebut.

"Bagi pegawai yang merasa kompeten dia akan ambil (tawaran pekerjaan) itu dan bisa saja dia pergi ke Arab atau ke Afrika," pungkasnya.