Tim Percepatan Akses Keuangan Kabupaten Malang Dibentuk, Inklusi Keuangan Ditingkatkan

MALANG, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur mengukuhkan terbentuknya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Malang, pada Senin (8/8/2016).

Hadir dalam pengukuhan tersebut, antara lain Bupati Malang Rendra Kresna, Kepala Kantor OJK Malang Indra Krisna, Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Kusumaningtuti S Soetiono, serta anggota Komisi XI DPR-RI Andreas Edy Susetyo.

Pengukuhan TPAKD Kabupaten Malang  merupakan pengukuhan TPAKD ke-20 di seluruh wilayah Indonesia.

Pengukuhan TPAKD Kabupaten Malang dilakukan oleh Rendra dan disaksikan oleh Kusumaningtuti, di Kantor Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Kusumaningtuti mengatakan TPAKD harus memiliki program yang dapat mendorong sektor riil sehingga dapat menggerakkan ekonomi daerah.

Kusumaningtuti juga mengatakan, TPAKD harus bisa memberikan manfaat mengingat saat ini masih banyak masyarakat yang masih belum mendapatkan akses ke sektor jasa keuangan.

"Dari 100 orang Indonesia hanya 60 orang yang memiliki rekening di bank, dan produk keuangan lainnya," kata dia.

Di Jawa Timur sendiri, indeks inklusi lebih tinggi dibandingkan nasional, yakni 71 persen. Namun indeks inklusi naisonal masih lebih rendah dibandingkan Thailand yang mencapai 78 persen, dan Malaysia yang mencapai 81 persen.

Indra menambahkan, selain mendorong akses keuangan seluas-luasnya kepada masyarakat, pembentukan TPAKD juga bertujuan mengaku potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan.

"TPAKD juga diharapkan mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif antara lain untuk mengembangkan UMKM, usaha rintisan, dan membiayai pembangunan sektor prioritas," jelas Indra.

Potensi UMKM

Sementara itu, Rendra menuturkan, kemudahan akses keuangan khususnya di Malang sangat dibutuhkan, mengingat banyak potensi industri kecil menengah (IKM) dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kota apel itu.

"Malang memiliki 473.000 IKM dan UMKM. Artinya, mereka memerlukan fasilitas percepatan akses keuangan, permodalan, atau menyimpan uangnya atau pemasaran dan sebagainya," kata Rendra.

Dari pandangan DPR, Andreas mengatakan akses keuangan daerah sangat penting sebagai kunci mengatasi kemiskinan, di samping pendidikan dan kesehatan.

Dia berharap perbankan bisa mengucurkan kredit usaha rakyat (KUR) ke IKM dan UMKM dengan prosedur yang mudah dan tidak berbelit-belit.

"Tidak bisa bank hanya ongkang-ongkang, tidak mau ambil risiko. Justru bagaimana UMKM ini bisa segera menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan ekonomi di daerah," ujar Andreas.