Penurunan Harga Gas untuk Industri Akan Ciptakan Efek Ganda Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, penurunan harga gas untuk industri akan memberikan efek berganda yang positif pada perekonomian nasional.

Hal tersebut akan mendorong pertumbuhan industri, penyerapan tenaga kerja, dan penghematan devisa.

“Untuk itu, kami mengusulkan penurunan harga gas untuk industri dan menambah sektor industri yang mendapatkan penetapan harga gas tertentu. Ini salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing industri nasional,” ujar Menperin di Jakarta, Senin (15/8/2016).

Menurut Menperin, penggunaan gas di sektor industri berkontribusi cukup signifikan terhadap struktur biaya produksi.

"Jika harga gas untuk industri bisa diturunkan, biaya produksi otomatis dapat ditekan,” ujarnya.

Sektor industri, lanjutnya, diharapkan dapat memperoleh harga yang kompetitif dengan melihat harga gas dari negara lain, terutama di ASEAN, sehingga mampu bersaing di pasar dalam negeri dan global.

"Harga gas yang diinginkan sektor industri berdasarkan nilai keekonomian seyogianya 3 dollar AS sampai 4 dollar AS per million metric British thermal unit (MMBtu),” paparnya.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, rata-rata harga gas untuk sektor industri masih tinggi sebesar 9,5 dollar AS per MMBtu.

Misalnya, industri pupuk dan industri petrokimia dikenakan harga gas sebesar 6,28 dollar AS sampai 16,7 dollar AS per MMBtu.

Sementara itu, di sektor tersebut, gas merupakan komponen utama dalam struktur biaya produksi, yang mencapai 70 persen.

“Demikian juga dengan industri tekstil, pulp, dan kertas dengan harga gas sebesar 9,15 sampai 16,0 dollar AS per MMBtu,” kata Menperin.

Menperin menghitung, apabila penurunan harga gas di angka tersebut bumi menjadi 3,8 dollar AS per MMBtu, maka hal itu akan menurunkan penerimaan negara sebesar Rp 48,92 triliun.

Meski demikian, penurunan harga gas di angka tersebut akan meningkatkan penerimaan berbagai pajak dari industri turunannya sebesar Rp 77,85 triliun.

Di samping itu, dalam rangka meningkatkan nilai tambah pada sektor industri, alokasi gas diutamakan untuk kebutuhan dalam negeri dan sisanya dapat diekspor.

“Persentase gas yang diekspor sebesar 40,55 persen hendaknya secara bertahap dapat dialokasikan untuk industri dalam negeri,” ujarnya.

Atas hal itu, Kemenperin mengusulkan perubahan Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Harga dan Pengguna Gas Bumi Tertentu.

“Alokasi gas yang semula untuk tujuh sektor industri menjadi 10 sektor industri,” pungkasnya.