Dinilai Murah, Pemanfaatan Gas Suar Buang Perlu Didorong

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemanfaatan gas suar buang atau flare gas hasil industri minyak dan gas bumi (migas) saat ini masih belum optimal.

Menurut praktisi energi Ryad Chairil seharusnya pemerintah mendorong pemanfaatan sumber energi murah itu, untuk mencukupi kebutuhan energi nasional dan mencapai target bauran energi 2025.

"Namun hal-hal itu selama ini sangat sulit tercapai," kata Ryad dalam sebuah diskusi yang digelar ILUNI UI, Jakarta, Senin (29/8/2016).

Ryad ditemui usai diskusi menyampaikan, selama ini flare gas yang dihasilkan oleh industri migas terbuang begitu saja. Padahal flare gas itu bisa dimanfaatkan menjadi CNG atau LPG.

"Sampai sekarang belum bisa dimanfaatkan karena isunya soal harga. Mestinya pemerintah memberikan insentif dong," imbuh Ryad.

Selain soal pricing policy, ia menilai pemerintah juga takut terhadap perusahaan migas asing, sehingga enggan mendorong pemanfaatan flare gas.

"Asing itu kan kepingin mengunci, untuk komersialisasi. Padahal itu kan sudah buangan. Itu bukan milik asing, itu milik negara. Negara yang harus mengatur," jelas Ryad.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi bahwa potensi flare gas ini kecil-kecil dan tersebar, Ryad kurang setuju.

Menurutnya, banyak sumur produksi yang menghasilkan flare gas cukup besar, seperti di Gresik dan lepas pantai (offshore).

"Itu kalau disalurkan ke daerah-daerah kan lumayan, bisa untuk pembangkit. Indonesia ini perlu ide-ide kreatif yang low cost," ucap Ryad.

Sebagai informasi, pemerintah belum menetapkan harga patokan flare gas buangan industri migas.

Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 tahun 2016, pemerintah hanya mengatur mekanisme penetapan harga flare gas, yaitu tergantung pada kemampuan daya beli konsumen dalam negeri, dan dukungan terhadap program pemerintah untuk penyediaan gas bumi bagi transportasi, rumah tangga dan pelanggan kecil.

(Baca: Pemerintah Kaji Kebijakan Harga Pemanfaatan Gas Suar Buang)