BI: Pemerintah Perlu Mencari Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru

MANADO, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) menyatakan pemerintah perlu mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk menggerakkan perekonomian pusat maupun daerah.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, sumber pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk menghadapi kondisi perekonomian global yang saat ini melemah.

Apalagi kata dia, harga komoditas sedang mengalami penurunan, sehingga pemerintah tidak bisa mengandalkan penerimaan negara dari ekspor komoditas.

"Kita memerlukan langkah-langkah untuk menjaga stabiltas ekonomi dan mencari sumber pertumbuhan ekonomi yang baru," ujar Perry di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Manado, Jumat (2/9/2016).

Menurut Perry, ada empat langkah untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.

Pertama, pemerintah harus melakukan hilirisasi terhadap sumber daya Alam (SDA). "Apakah dari kelapa sawit diproses menjadi minyak dan diproses lebih lanjut, sehingga terdapat nilai tambah yang lebih dibandingkan menjual bahan mentah," ucapnya.

Kedua, menurut Perry, pemerintah harus membangun industri yang cepat menghasilkan pendapatan bagi negara. Salah satunya adalah industri pariwisata.

"Kita tahu industri pariwisata di Sulawesi Utara terus berkembang dan bisa jadi sumber pertumbuhan baru sambil menata kawasan ekonomi khusus (KEK) yang ada disini," ucapnya.

Ketiga, iklim investasi di pusat dan daerah harus baik. Menurut dia, jika suatu negara bisa menyambut investor dengan baik maka perekonomian negara tersebut akan maju.

Karena itu diperlukan juga regulasi yang memudahkan investor untuk berinvestasi di pusat maupun daerah.

Terakhir, pemerintah harus mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mendukung terciptanya sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Perry berharap langkah-langkah tersebut bisa menjadi alternatif kebijakan pemerintah untuk mendapatkan penerimaan negara.

"Dari sumber pertumbuhan ekonomi tadi, kita harapkan dapat memberikan sumbangan untuk menggerakkan perekonomian nasional," tandas dia.