JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan simpatinya kepada Presiden RI Joko Widodo.
Menurut Luhut, banyak keputusan yang diambil pemerintah menuai pro-kontra dan acapkali memunculkan kritikan dari berbagai pihak.
"Jangan terlalu cepat mengomentari. Saya kasihan juga Pak Presiden ini, sedikit-sedikit dikomentari," kata Luhut dalam pembukaan Forum Ketahanan Energi Nasional (FKEN), di Jakarta, Kamis (8/9/2016).
Contohnya kata dia soal kebijakan pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty).
Luhut menyampaikan, ia yang pada waktu pembahasan Undang-undang Pengampunan Pajak masih menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) menaksir uang tebusan yang masuk sekitar Rp 60 triliun hingga Rp 80 triliun.
"Kami tidak pernah bicara tax amnesty itu Rp 165 triliun. Kami juga tidak pernah bicara uangnya (fokus soal tebusan). Kami bicara perbaikan basis pajak," ungkap Luhut.
Pelaksana Tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu pun menjelaskan, dengan basis pajak yang baik, maka potensi pajak yang belum masuk selama ini bisa diraih.
Luhut dalam kesempatan itu juga menegaskan, salah jika ada yang berpikiran kebijakan pengampunan pajak ini bertujuan melindungi koruptor.
"Asas praduga tak bersalah. Sebelum dia mendapatkan ketetapan hukum (dijatuhi sanksi), dia bisa ikut tax amensty. Membayar uang tebusan, dan pemerintah mempunyai data pajak dia," kata Luhut.
Atas dasar itu, Luhut mengajak semua pihak yang hadir dalam forum tersebut untuk turut menyukseskan amnesti pajak, termasuk kepada Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas (IKAL).
"IKAL kami harap menjadi bagian dari sosialisasi program tax amnesty ini. Kami ini tidak bodoh pak. Kami tahu persis apa yang kami kerjakan," pungkas Luhut.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.