Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Dampak Negatif Jika Pemerintah Kembali Perlonggar Ekspor Konsentrat

Kompas.com - 25/09/2016, 20:30 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah melonggarkan kembali ekspor konsentrat mendapat respons dari sejumlah kalangan. Salah satunya, organisasi non-pemerintah Publish What You Pay (PWYP).

Menurut Koordinator Nasional PWYP Indonesia Maryati Abdullah jika benar rencana tersebut direalisasikan, maka akan muncul sejumlah dampak negatif.

Pertama, relaksasi ekspor konsentrat memunculkan ketidakpastian hukum dalam kegiatan usaha pertambangan di Indonesia.

Maryati mengatakan, sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 4 tahun 2009, sejumlah aturan turunan yang dibuat, diubah, dan direvisi yang menunjukkan inkonsistensi regulasi pemerintah dalam hal hilirisasi mineral.

"Relaksasi ini bahkan indikasi ketidakpastian hukum dalam kegiatan ekonomi sektor minerba. Saya khawatir ini menimbulkan buruknya iklim investasi di mata dunia dan pelaku usaha dalam negeri," kata Maryati dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (25/9/2016).

Kedua, pembukaan kembali keran ekspor konsentrat dapat mengacaukan upaya pembenahan dan penataan izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia.

Maryati mengatakan, saat ini ada 6.541 IUP Mineral baik logam, nonlogam, dan batuan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Sebanyak lebih kurang 2.500 diantaranya belum mengantongi status Clean and Clear (CNC).

"Ini situasi darurat. Kalau relaksasi terjadi, pertambangan (ilegal) akan massif, eksploitasi sumber daya alam akan terjadi secara besar-besaran, akan terjadi pembukaan lahan dan hutan yang itu dapat menimbulkan berbagai konflik," ucap Maryati.

Ketiga, relaksasi ekspor konsentrat akan menjerat Indonesia kembali pada kegiatan ekonomi eksploitatif ala kolonial. Maryati mengatakan, dalam kegiatan ini sumber daya alam hanya dipandang sebagai sebuah komoditas.

"Seharusnya, pemerintah mengubah pola pikir bahwa sumber daya alam itu adalah sebagai aset. Salah satu strateginya adalah dengan strategi peningkatan nilai tambah atau hilirisasi," ucap Maryati.

(Baca: Pemerintah Diperkirakan Bakal Kembali Perlonggar Ekspor Konsentrat )

Kompas TV Freeport Belum Kantongi Izin Ekspor Baru
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kode Transfer BCA, BRI, BNI, BTN, Mandiri, dan Bank Lainnya

Kode Transfer BCA, BRI, BNI, BTN, Mandiri, dan Bank Lainnya

Spend Smart
Cara Beli Token Listrik di ATM BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI

Cara Beli Token Listrik di ATM BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI

Spend Smart
Cara Tukar Uang Rusak di Bank Indonesia dan Syaratnya

Cara Tukar Uang Rusak di Bank Indonesia dan Syaratnya

Spend Smart
Lelang 7 Seri SUN, Pemerintah Kantongi Rp 21,5 Triliun

Lelang 7 Seri SUN, Pemerintah Kantongi Rp 21,5 Triliun

Whats New
Indosat Catat Laba Rp 1,29 Triliun di Kuartal I-2024

Indosat Catat Laba Rp 1,29 Triliun di Kuartal I-2024

Whats New
Adira Finance Cetak Laba Bersih Rp 432 Miliar pada Kuartal I-2024

Adira Finance Cetak Laba Bersih Rp 432 Miliar pada Kuartal I-2024

Whats New
Inaplas Dukung Pemerintah Atasi Polusi Sampah Plastik

Inaplas Dukung Pemerintah Atasi Polusi Sampah Plastik

Whats New
Program Pemberdayaan Daerah Gambut di Bengkalis oleh PT KPI Mampu Tingkatkan Pendapatan Masyarakat

Program Pemberdayaan Daerah Gambut di Bengkalis oleh PT KPI Mampu Tingkatkan Pendapatan Masyarakat

Whats New
Astra Internasional Bakal Tebar Dividen Rp 17 Triliun, Simak Rinciannya

Astra Internasional Bakal Tebar Dividen Rp 17 Triliun, Simak Rinciannya

Whats New
Emiten Nikel IFSH Catat Penjualan Rp 170 Miliar di Kuartal I 2024

Emiten Nikel IFSH Catat Penjualan Rp 170 Miliar di Kuartal I 2024

Whats New
Starlink Telah Kantongi Surat Uji Laik Operasi di Indonesia

Starlink Telah Kantongi Surat Uji Laik Operasi di Indonesia

Whats New
Laba Bersih BNI Naik 2,03 Persen Menjadi Rp 5,3 Triliun pada Kuartal I-2024

Laba Bersih BNI Naik 2,03 Persen Menjadi Rp 5,3 Triliun pada Kuartal I-2024

Whats New
Bank Mandiri Jaga Suku Bunga Kredit di Tengah Tren Kenaikan Biaya Dana

Bank Mandiri Jaga Suku Bunga Kredit di Tengah Tren Kenaikan Biaya Dana

Whats New
Bukan Dibebaskan Bea Cukai, Denda Impor Sepatu Bola Rp 24,74 Juta Ditanggung DHL

Bukan Dibebaskan Bea Cukai, Denda Impor Sepatu Bola Rp 24,74 Juta Ditanggung DHL

Whats New
Kerja Sama dengan PBM Tangguh Samudera Jaya, Pelindo Optimalkan Bongkar Muat di Pelabuhan Tanjung Priok

Kerja Sama dengan PBM Tangguh Samudera Jaya, Pelindo Optimalkan Bongkar Muat di Pelabuhan Tanjung Priok

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com