Ini Alasan Menhub Beri Ruang Swasta Dalam Proyek Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah memberikan ruang bagi pihak swasta untuk ikut andil dalam membangun dan mengelola infrastruktur sektor transportasi laut dan udara di Indonesia.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, adanya kekurangan pendanaan proyek infrastruktur menjadi alasan pihak swasta dilibatkan. 

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2016-2019, sektor perhubungan membutuhkan pendanaan proyek infrastruktur sebesar Rp 1283 triliun. Akan tetapi, pemerintah hanya mampu menyediakan lewat APBN sebesar Rp 491 triliun.

"Ketika pembangunan infrastruktur ingin dipercepat, pada masa mendatang, ketergantungan kepada APBN tidak dapat dipertahankan lagi," ujar Budi Karya di Ruang Mataram, Kantor Kemenhub Pusat, Jakarta, Rabu (16/10/2016).

Budi Karya menuturkan, pemerintah telah melakukan upaya untuk mengatasi kekurangan pendanaan melalui kebijakan fiskal melalui melalui peningkatan penerimaan pajak, dan PNBP. 

Namun, menurut dia, upaya tersebut dinilai belum cukup untuk mengatasi kekurangan pendanaan proyek infrastruktur di sektor perhubungan.

"Sehingga, alternatif  lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah melalui peningkatan peran swasta dan BUMN dalam penyediaan infrastruktur transportasi," ucapnya.

Budi Karya berharap, dengan masuknya swasta proyek pembangunan transportasi bisa dipercepat dan sesuai dengan target realisasi pembangunan.

Sekadar informasi, terdapat lima bandara dan 10 pelabuhan yang nantinya dibangun dan dikelola oleh swasta.

Lima bandara itu, yakni Bandara Samarinda Baru (Samarinda), Bandara Hanandjoedin (Tanjung Pandan), Bandara Kalimarau (Berau), Bandara Radin Inten II (Lampung), dan Bandara Juwata (Tarakan).

Sementara 10 pelabuhan, yakni Pelabuhan Gunung Sitoli (Sumut), Pelabuhan Sintete (Kalbar), Pelabuhan Sumbawa (NTT), Pelabuhan Lombok Barat (NTB), Pelabuhan Bima (NTB), Pelabuhan Bungkutoko (Sultra), Pelabuhan Sorong (Papua), Pelabuhan Bitung (Sulut), Pelabuhan Manokwari (Papua Barat), dan Pelabuhan Marauke (Papua).