Ini Jurus Jitu BI Menata Likuiditas Perbankan di Saat Suku Bunga Tetap

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) sebenarnya memiliki ruang untuk memangkas suku bunga hingga 2017. Namun, langkah Bank Sentral untuk melonggarkan kebijakan moneternya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi terpaksa terhenti pasca Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS)

BI tidak bisa melawan kepanikan yang terjadi di pasar global, meski fundamental ekonomi Indonesia terbilang stabil.

Untungnya, Dewan gubernur BI tak mau mati langkah. Melalui perhelatan tahunan para bankir nasional atau yang lebih dikenal Bankers Dinner, BI tengah berhitung ulang terkait kebijakan Giro Wajib Minimum primer (GWM) perbankan.

BI berencana memberlakukan pembayaran GWM secara rata-rata atau secara teknikal disebut averaging GWM. Tujuannya, untuk memberi fleksibilitas kepada bank dalam mengatur likuiditasnya.

Menurut Ekonom Bahana Securities Fakhrul Fulvian, rencana BI ini akan menolong Perbankan dalam mengatasi ketersediaan likuiditasnya dibandingkan dengan yang saat ini berlaku bank harus membayarkan GWM setiap akhir hari.

Artinya, dengan membayarkan likuiditas secara rata-rata untuk suatu periode tertentu, perbankan memiliki ruang lebih besar untuk menyalurkan kredit.

''Dengan pemberlakuan GWM rata-rata ini, akan membantu untuk meminimalisir fluktuasi suku bunga  pasar uang jangka pendek dan memberikan fleksibilitas bagi bank dalam menjaga likuiditasnya," kata Fakhrul melalui siaran pers ke Kompas.com.

Sehingga pada akhirnya diharapkan perbankan bisa lebih aktif menyalurkan kredit sebab ketersediaan likuiditas mereka lebih fleksibel. "Untuk praktiknya, masih menunggu detail teknis dari BI," lanjut Fakhrul.

Selanjutnya, dengan lebih aktifnya perbankan dalam menyalurkan kredit, akan menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Menurut BI, ekonomi Indonesia pada tahun depan masih bisa bertumbuh antara 5 persen - 5,4 persen.

Estimasi ini sesuai dengan perkiraan Bahana yang sebelumnya sudah memperkirakan ekonomi akan tumbuh sebesar 5,4 persen pada 2017, seiring dengan perbaikan harga komoditas yang akan memberi dampak positif terhadap kinerja ekspor.

Sementara itu dari sisi investasi, Indonesia masih menjadi pasar yang menjanjikan bagi investor, apalagi pemerintah masih terus berupaya untuk memperbaiki iklim investasi.

Lihat saja pada pertengahan tahun ini, pemerintah sudah mengeluarkan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI), serta kementerian perekonomian sudah memberikan rumusan baru untuk penentuan upah minimum regional. 

Ssehingga, investor sudah memiliki kepastian untuk  menghitung kenaikan upah buruh di Indonesia.

Apalagi akhir Oktober lalu, lembaga Bank Dunia menaikkan peringkat ease of doing business sebanyak 11 peringkat ke level 109 dari yang sebelumnya Indonesia berada di level 120. Hal ini menunjukkan pemerintah konsisten memperbaiki daya saing di dalam negeri.

''Saat ini rata-rata penduduk Indonesia berusia 29 tahun, dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1,6 persen pertahun, data ini menjadi sweetener bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia karena ini artinya tingkat konsumsi masyarakat masih tinggi,"jelas Fakhrul.