MEDAN, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) memperkirakan inflasi di Sumatera Utara (Sumut) selama 2017 akan berada di kisaran 3-5 persen.
Kisaran ini lebih rendah dibanding inflasi selama 2016 sebesar 6,34 persen.
Menurut Kepala Perwakilan BI Sumut, Difi A Johansyah di Medan, kemampuan menekan inflasi tersebut mengacu pada fakta bahwa inflasi 2016 dipicu oleh kelompok "volatile foods".
"Kelompok 'volatile foods' seperti cabai merah. Harga 'volatile foods' itu diharapkan bisa ditekan pada tahun 2017," kata Difi, Senin (9/1/2017).
Penurunan dari kelompok "volatile foods" itu sudah terlihat sejak akhir tahun 2016 akibat membaiknya pasokan yang antara lain didorong langkah Tim Pengendalai Inflasi Daerah (TIPD) yang melakukan operasi pasar.
"BI yakin inflasi tahun 2017 bisa lebih rendah dari 2016 meski ada kekhawatiran terjadi peningkatan inflasi dari sektor 'administered prices' yang didorong khususnya oleh kenaikan tarif listrik dan harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai dampak dari menguatnya harga minyak dunia," katanya.
Inflasi tahunan Sumut 2016 yang sebesar 6,34 persen itu berada di atas kisaran sasaran yang telah ditetapkan.
Bahkan, inflasi Sumut selama 2016 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian inflasi tahun 2015 yang hanya tercatat 3,24 persen secara year on year.
Strategi Tekan Harga
Agar keyakinan inflasi bisa sesuai sasaran, Pemprov Sumut memang harus melakukan banyak hal khususnya mengatasi gangguan produksi kelompok "volatile foods" yang di 2016 sempat mengalami gangguan.
"Langkah pengendalian inflasi ke depan perlu difokuskan pada penguatan sumber pasokan dan peningkatan kelancaran distribusi pangan," kata Difi.
TPID Sumut , kata dia, perlu terus meningkatkan koordinasi di tingkat provinsi maupun kabupaten kota dalam menggiatkan program-program pengendalian inflasi sesuai dengan peta jalan pengendalian inflasi yang telah disusun sebelumnya.
"Dalam jangka menengah hingga panjang, pengendalian inflasi yang lebih berkelanjutan diharapkan dapat ditunjang oleh pembentukan BUMD pangan dan peningkatan kerja sama antarpemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pasokan pangan di pasar," kata Difi.
Pelaksana tugas Kepala Biro Perekonomian Pemprov Sumut, Elidawati mengatakan rencana pembentukan BUMD pangan sudah ada dan sedang dalam persiapan.
BUMD Pangan yang meniru Jawa Timur itu dinilai akan membantu menekan harga bahan pangan di pasar, apalagi nantinya badan usaha itu direncanakan tidak hanya menangani beras tetapi akan menangani banyak komoditas seperti yang dilakukan di Jawa Timur.