Bambang Brodjonegoro: Kalau Anti Swasta, Infrasfruktur Tidak Terbangun

DENPASAR, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, swasta harus dilibatkan dalam berbagai program pembangunan infrastruktur.

Hal itu ia sampaikan saat memberikan materi tentang Pembiayaan Infrastruktur Non-Anggaran Pemerintah (PINA) dalam Underwriting Network 2017, yang dihelat di the Anvaya Beach Resort, Denpasar, Bali, Jumat (10/3/2017).

Bambang Brodjonegoro menyampaikan kebutuhan pembiayaan dalam lima tahun 2015-2019 mencapai hampir Rp 5.000 triliun.

Kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditambah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya cukup membiayai 40 persen dari kebutuhan.

"60 persen kebutuhan ini belum tahu dari mana. Ada BUMN, kalau belanja modalnya dijumlahkan sekitar 23 persen. Jadi, masih kurang 37 persen. Inilh yang dikerjakan swasta," kata Bambang Brodjonegoro.

Ia menambahkan, dalam mendanai 23 persen kebutuhan pembangunan infrastruktur pun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak bisa jalan sendiri. BUMN butuh kerja sama dengan swasta.

"Jadi, kalau kita anti swasta, atau tidak punya instrumen yang bisa menarik swasta masuk, pembangunan infrastrutkur tidak akan terjadi," kata Bambang.

Atas dasar itu, mantan Menteri Keuangan itu pun menuturkan saat ini keterlibatan swasta dalam proyek pembangunan infrastruktur bukanlah suatu pilihan.

"It's a must. Swasta harus ada di dalam partisipasi pembangunan," pungkas Bambang Brodjonegoro.

(Baca: Pembangunan Infrastruktur Jadi Andalan untuk Pacu Ekonomi)