Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arcandra Tahar Prediksi Indonesia akan Impor Gas Pada 2019

Kompas.com - 13/03/2017, 14:17 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, berdasarkan hitung-hitungan antara kebutuhan dan neraca gas saat ini, Indonesia akan mengimpor gas pada 2019 mendatang.

"Ya kita akan impor gas pada 2019, namun sebelum itu terjadi kita harus menyiapkan infrastruktur," kata Arcandra di Lapangan IRTI Monas Jakarta, Senin (13/3/2017).

Arcandra mengatakan, impor gas itu harus dilakukan sebagai substitusi bahan bakar minyak (BBM). Pertumbuhan kebutuhan BBM untuk transportasi saja diperkirakan linear dengan pertumbuhan kendaraan bermotor sekitar 13 persen, atau lebih dari dua kali lipat pertumbuhan ekonomi.

"Kalau kita mengandalkan BBM tidak bisa. Maka fokus pemerintah untuk konversi BBM ke bahan bakar gas menjadi prioritas," ucap Arcandra.

(Baca: Indonesia Akan Jajaki Impor Gas dari Iran)

Terkait dengan kesiapan fasilitas tersebut, Arcandra mengatakan saat ini baru ada tiga fasilitas regasifikasi, baik floating maupin fixed yaitu FSRU Lampung, regasifikasi Nusantara di Jawa Barat, dan regasifikasi di Benoa.

Pengimpor Gas

Kepala Bagian Program dan Pelaporan SKK Migas Taslim Z Yunus sebelumnya pernah menyampaikan, Indonesia sudah menjadi net importer minyak sejak 2004.

"Dengan kondisi sekarang, Indonesia juga akan menjadi net importer gas pada 2024," kata Taslim.

Bahkam dia bilang, dengan tingkat konsumsi dan produksi saat ini, Indonesia akan menjadi net importir energi pada 2026.

Merujuk data BP Statistical Review of World Energy pada 2015, saat ini Indonesia memiliki cadangan gas 100 triliun kaki kubik (TCF), atau setara 1,5 persen cadangan gas dunia.

Ekonom Universitas Indonesia yang juga mantan ketua tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) Faisal Basri melihat pembentukan holding badan usaha milik negara (BUMN) energi hanyalah salah satu cara untuk menyelamatkan rencana impor gas yang sudah disusun jauh-jauh hari.

"Siapa yang punya fasilitas? PGN. Jadi, cara mulus menyelamatkan kontrak (Pertamina) ini adalah pakai fasilitas PGN," kata Faisal.

(Baca: Perkuat Infrastruktur, PGN Bangun Pipa Gas Bumi Sepanjang 1.685 Km)

Dari data Kementerian BUMN, ada kontrak pengadaan gas baik dari domestik maupun impor sebesar 10 juta ton per tahun (MTPA) sepanjang 2016-2041. Menurut Faisal, yang merugikan dari kontrak itu adalah beberapa kontrak disusun pada saat harga tinggi.

Di sisi lain, dia mengatakan sebenarnya cadangan gas Indonesia masih cukup untuk 37,8 tahun mendatang.

"Kalau menurut McKinsey, kalau produksi gas sesuai rencana, Indonesia baru akan mengimpor gas pada 2030," ucap Faisal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mengenal Mata Uang Kanada, Salah Satu yang Paling Stabil di Dunia

Mengenal Mata Uang Kanada, Salah Satu yang Paling Stabil di Dunia

Whats New
Inggris Dukung dan Berbagi Pengalaman untuk Keanggotaan Indonesia di CPTPP

Inggris Dukung dan Berbagi Pengalaman untuk Keanggotaan Indonesia di CPTPP

Whats New
Menaker: Serikat Pekerja Nuntut Kenaikan Upah, Kami Tuntut Kenaikan Kompetensi

Menaker: Serikat Pekerja Nuntut Kenaikan Upah, Kami Tuntut Kenaikan Kompetensi

Whats New
Bea Cukai, Dulu Tenar Jadi Sarang Pungli, Sempat Dibekukan Soeharto

Bea Cukai, Dulu Tenar Jadi Sarang Pungli, Sempat Dibekukan Soeharto

Whats New
Emiten GPS PT Sumber Makmur Sasar Pasar Pembayaran Tol Tanpa Setop MLFF di RI

Emiten GPS PT Sumber Makmur Sasar Pasar Pembayaran Tol Tanpa Setop MLFF di RI

Whats New
Ini Alasan Microsoft Investasi Rp 27,6 Triliun di Indonesia

Ini Alasan Microsoft Investasi Rp 27,6 Triliun di Indonesia

Whats New
Mata Uang Denmark, Pakai Euro atau Krone?

Mata Uang Denmark, Pakai Euro atau Krone?

Whats New
Menaker: Kami Tolak Upah Murah dan PHK Sepihak

Menaker: Kami Tolak Upah Murah dan PHK Sepihak

Whats New
Walau Pendapatan Turun, PT Timah Bukukan Kenaikan Laba Per Kuartal I 2024

Walau Pendapatan Turun, PT Timah Bukukan Kenaikan Laba Per Kuartal I 2024

Whats New
OJK Cabut Izin Usaha PT BPR Dananta Kabupaten Kudus

OJK Cabut Izin Usaha PT BPR Dananta Kabupaten Kudus

Whats New
Di Perda Klungkung, Justru Bukan Warung Madura yang Dilarang Buka 24 Jam, tapi Ritel Modern

Di Perda Klungkung, Justru Bukan Warung Madura yang Dilarang Buka 24 Jam, tapi Ritel Modern

Whats New
Harga BBM Vivo dan BP Kompak Naik Per 1 Mei 2024, Cek Rinciannya!

Harga BBM Vivo dan BP Kompak Naik Per 1 Mei 2024, Cek Rinciannya!

Whats New
Gerakan Serikat Buruh Minta Prabowo Cabut UU Cipta Kerja, Ini Alasannya

Gerakan Serikat Buruh Minta Prabowo Cabut UU Cipta Kerja, Ini Alasannya

Whats New
Emiten Menara Telko Tower Bersama Catatkan Pendapatan Rp 1,7 Triliun Per Kuartal I 2024

Emiten Menara Telko Tower Bersama Catatkan Pendapatan Rp 1,7 Triliun Per Kuartal I 2024

Whats New
Kinerja 2023 'Kinclong', Emiten TI ATIC Sasar Pasar Baru Konsultasi Cloud pada 2024

Kinerja 2023 "Kinclong", Emiten TI ATIC Sasar Pasar Baru Konsultasi Cloud pada 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com