Produk Sawit "Dijegal", Indonesia Ingin Berunding Sekuat Tenaga dengan Uni Eropa

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menegaskan akan berupaya sekuat tenaga meyakinkan Uni Eropa bahwa produk sawit tidak seperti tudingan Parlemen Uni Eropa.

Seperti diketahui, Parlemen Uni Eropa menuding perkebunan kelapa sawit menciptakan deforestasi, eksploitasi pekerja anak, hingga pelanggaran hak azasi manusia (HAM).

Akibat tudingan itu, Parlemen Uni Eropa mengeluarkan resolusi sawit dan melarang biodiesel berbasis kelapa sawit. 

"Kami belum mau mencari-cari jalan tengah. Kami berunding saja sepenuh tenaga," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa (11/4/2017).

Menurut dia, Indonesia dan sejumlah negara produsen minyak sawit lainnya sudah sepakat untuk membuat tim dan melakukan joint mission ke Uni Eropa dalam waktu dekat.

(Baca: CPO Diserang Uni Eropa, Negara Produsen Sawit Bentuk "Joint Mission")

"Kami tidak setuju dan menolak tindakan diskriminasi seperti ini dan kami tentu akan tanya dasar ilmiahnya apa," kata Darmin.

Pemerintah mengatakan, langkah yang akan dilakukan bertujuan agar minyak sawit Indonesia tidak terkena dampak negatif dari resolusi sawit. Misalnya terjadi penurunan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

Kepentingan Bisnis

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menilai tudingan yang disampikan Parlemen Uni Eropa kepada produk sawit tidak memiliki dasar. Bahkan cenderung ada kepentingan bisnis. Misalnya alasan deforestasi atau penghilangan hutan.

Menurut Mendag, minyak nabati yang dikembangkan di Eropa juga sama hasil dari penghilangan hutan.

Alasan selanjutnya yang dipertanyakan yakni alasan kemanusiaan atau pelanggaran HAM. Mendag heran dengan alasan tersebut sebab Indonesia sudah memiliki standar pengelolaan perkebunan sawit.

(Baca: Uni Eropa Hambat Sawit Indonesia, Pemerintah Kirim Surat Keberatan )