Jangan Kasih Kendor, Bu Susi!

KOMPAS.com - "Dulu saya dibilang Susi gila... sekarang pemerintah butuh orang gila untuk (membuat) gebrakan."

Itulah kata-kata Susi Pudjiastuti tak lama setelah dilantik sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Oktober 2014 silam.

"Kegilaan" yang diucapkannya bukan isapan jempol belaka. Tengok cara Susi membuat peringatan keras kepada para pelaku illegal fishing atau para maling ikan di laut Indonesia.

Dibom, ditenggelamkan, hingga dijadikan monumen perlawanan, begitulah nasib kapal-kapal pelaku illegal fishing di tangan menteri yang mengaku tidak bisa jadi ibu-ibu manis feminim itu.

Tentu, aksinya itu bukan tanpa maksud. Menteri nyentrik kelahiran Pangandaran itu seakan mengirim pesan kepada dunia: Kedaulatan itu mutlak, salahmu sendiri tawar menawar kayak di pasar.

Selama lebih dari dua tahun masa jabatanya, sebagian waktu Susi dihabiskan untuk memerangi target utamanya yakni para pelaku illegal fishing. Sebenarnya, aksi maling ikan di laut Indonesia bukanlah praktik kemarin sore.

Perbaikan Kesejahteraan

Sejak lama, nelayan-nelayan kecil bak melaut di empang keruh. Empangnya pun seakan bukan milik sendiri. Mencari ikan sama susahnya dengan melepaskan diri dari cengkeraman kemiskinan. Hal yang aneh di negeri bahari dengan luas laut sekitar 5,9 juta km persegi dan garis pantai sepanjang 95.161 km ini.

Sumber daya perikanan di laut Indonesia selama ini justru banyak dinikmati para pelaku illegal fishing. Laut Indonesia layaknya lapak pasar bagi kapal ikan asing. Mereka datang, mengambil ikan, dan pergi semaunya.

Pemerintah mencatat, potensi kerugian negara akibat praktik illegal fishing diperkirakan mencapai Rp 300 triliun per tahun. Angka yang fantastis. Berbagai langkah untuk memerangi illegal fishing pun dibuat. Mulai dari penghentian sementara izin kapal eks asing hingga pelarangan  bongkar muat ikan di tengah laut (transhipment).

Patroli di laut pun diperketat dengan melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI AL, Polairud, hingga Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Seketika, laut Indonesia berhenti menjadi pasar. Tak ada aktivitas kapal-kapal perikanan besar. Laut mendadak sepi. Secara perlahan, nelayan kecil seakan menemukan lautnya kembali setelah sekian lama digondol maling.

Statistik menunjukannya. Pada 2015, produksi perikanan tangkap mencapai 6,52 juta ton dengan nilai mencapai Rp 116,3 triliun. Angka itu meningkat pada 2016 mencapai 6,83 juta ton dengan nilai Rp 125,3 triliun.

Nilai tukar nelayan sebagai salah satu indikator kesejahteraan nelayan pun meningkat. Pada 2016, nilai tukar nelayan 109, naik dari 106 pada tahun 2015.

Negara pun kecipratan hasilnya. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencapai Rp 360,8 miliar pada 2016, naik dari Rp 79,8 miliar pada 2015. Selain itu, realisasi pajak sektor kelautan dan perikanan mencapai Rp 986,1 miliar pada 2016. Angka itu lebih besar dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 795,2 miliar.