Rp 1.974 Triliun Dana Infrastruktur di Pundak Swasta, Apa Kata Pengusaha?

JAKARTA, KOMPAS.com - Swasta memiliki tanggung jawab yang besar dalam pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Porsinya mencapai 42 persen atau Rp 1.974 triliun dari total anggaran infrastruktur Rp 4.700 triliun dalam kurun 2015-2019.

Lantas apa tanggapan pengusaha? Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani menganggap "beban" itu bukanlah masalah. Bahkan tutur ia, swasta pasti tertarik untuk ikut membangun infrastruktur asalkan proyeknya menarik.

"Masalahnya sekarang kadang proyeknya sendiri enggak siap. Misalnya lahan, kalau investor dibebani harus ngurus lahan ya males juga," ujarnya kepada Kompas.com, Jakarta, Rabu (26/4/2017).

Ia menilai titik penting dari kontribusi swasta membangun republik kembali kepada pemerintah. Bila pemerintah siap, proyek yang ditawarkan siap, maka swasta akan tertarik.

Namun bila proyek yang ditawarkan ternyata menyimpan banyak persoalan maka swasta akan berpikir ulang untuk turun tangan dalam proyek tersebut.

"Tahu sendiri bebaskan lahan di sini enggak ketahuan kapan selesainya. Padahal di investasi, waktu itu sangat berpengaruh karena menyangkut hitungan biaya bunga dan sebagainya," kata Haryadi.

"Jadi balik lagi ke pemerintah, atau komitmen negara lah ya. Untuk menjamin proyek infrastruktur ini ke depan. Masalah utama terkait tanah tadi," sambung ia.

Pemerintah memperkirakan biaya pembangunan infrastuktur Indonesia 2015-2019 mencapai Rp 5.500 triliun. Namun angka itu direvisi oleh Bappenas menjadi Rp 4.700 triliun.

Rinciannya yakni 33 persen atau sekitar Rp 1.551 triliun berasal dari pemerintah, 25 persennya atau Rp 1.175 triliun berasal BUMN, dan sisanya sebesar 42 persen atau Rp 1.974 triliun didorong berasal dari swasta.

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Bojonegoro, revisi dana pembangunan infrastuktur itu disebabkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2015-2016 tidak setinggi yang ditargetkan pada awal pemerintahan Presiden Jokowi.