Reforma Agraria Tingkatkan Kesejahteraan Petani, Asalkan...

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kembali memunculkan rencana untuk melaksanakan reforma agraria yang akan ditandai dengan pembagian 9 juta hektar lahan kepada para petani.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Imaduddin Abdullah mengatakan kebijakan distribusi lahan ini akan meningkatkan kesejahteraan petani, terutama petani gurem.

"Permasalahannya, distribusi lahan itu tidak bisa asal distribusi saja. Perlu ada pendampingan dari pemerintah," kata Imaduddin, di kantor Indef, di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (4/5/2017).

Sehingga, lanjut dia, reforma agraria tak sekadar reforma aset. Namun juga reforma akses. Mulai dari akses pembiayaan hingga akses informasi dan teknologi. Kebijakan ini akan memunculkan konflik baru, jika pemerintah tak menyediakan akses tersebut.

"Misalnya ketika lahan dibagikan, tapi lahannya enggak bisa diapa-apain dan akhirnya terlantar, direbut sama orang lain. Nah ini memunculkan konflik di desa nya," kata Imaduddin.

Dia menilai akan banyak keuntungan yang didapat dari reforma agraria. Asalkan dengan tetap mementingkan peran pemerintah.

"Termasuk misalnya kasus warisan, enggak ada kejelasan mengenai warisan ini. Akhrnya muncul konflik di masyarakat, bahkan di keluarganya sendiri," kata Imaduddin.

Awal Maret lalu, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, pemerintah masih menyiapkan langkah operasional mengenai pembagian lahan itu.

Pembagian lahan akan diberikan per kelompok tani, bukan per individu. Hanya saja pemerintah tetap memastikan, ada hak individual di dalam lahan yang dibagikan.

Untuk besarannya, Darmin belum bisa menyebutkan angkanya. Namun ia memastikan, luasan pembagian lahan di Jawa dan luar Jawa akan berbeda. Hal itu mempertimbangkan ketersediaan lahan.

Di Jawa, ketersediaan lahan terbatas. Sementara di luar Jawa, lahan masih sangat melimpah.

Sebelumnya, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Ruang Lingkungan (PKTL), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), San Afri Awang mengatakan, lahan yang akan dibagikan tersebar di 34 provinsi.

Kalimantan Tengah dan Riau menjadi provinsi penyumbang lahan terbesar. Pemerintah memiliki target pelepasan lahan bisa mencapai 1,53 juta hektar pada 2017 ini. Jumlah itu diperkirakan akan bertambah dan mencapai 4,4 juta hektar lahan pada 2019 mendatang, dan bisa mencapai 9 juta hektar pada tahun-tahun selanjutnya.

Objek tanah yang akan diredistribusi seluas 9 juta hektar atau dikenal tanah reforma agraria (TORA) berasal dari dalam kawasan hutan seluas 4,1 juta hektar. Sementara sisanya berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) habis atau tanah telantar seluas 0,4 juta hektar dan legalisasi aset seluas 4,5 juta hektar.