Animo Tinggi, Kenapa Kuota Transmigran Kabupaten Semarang Dipangkas?

UNGARAN, KOMPAS.com - Pemerintah pusat mengurangi kuota transmigrasi untuk Kabupaten Semarang hingga mencapai 890 persen dari kuota tahun-tahun sebelumnya. Padahal, peminat transmigrasi dari wilayah ini cukup tinggi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Semarang Moh Riyanto mengatakan, tahun ini, Kabupaten Semarang hanya mendapat jatah lima kepala keluarga (KK) untuk ikut program transmigrasi. Padahal sebelumnya jumlah transmigran yang dikirim berkisar antara 20 sampai 30 KK per tahun.

"Tahun ini kita hanya memberangkatkan lima KK," kata Riyanto, Selasa (30/5/2017) siang.

Saat ini Disnaker sedang melakukan inventarisasi ulang terhadap peminat transmigrasi yang sudah terdaftar. Sebab dengan lamanya menunggu kemungkinan ada calon peserta yang mengundurkan diri.

Kelima KK peserta transmigrasi tersebut rencananya akan diberangkatkan ke Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara.

"Sekarang dalam proses rekruitmen meski sudah ada daftar tunggu. Kita inventarisir ulang, siapa yang masih berminat," ujarnya.

Menurut Riyanto, selama ini Kabupaten Semarang termasuk wilayah penghasil transmigran terbesar. Bahkan animo masyarakat sangat tinggi, melebihi kuota yang diberikan pusat.

"Daftar tunggu kita sampai tahun 2017 ini malah sudah mencapai 165 KK," imbuhnya.

Riyanto mengaku tidak tahu alasan pemerintah pusat mengurangi jatah transmigran dari wilayahnya. Sebab pemerintah daerah hanya sebatas mencarikan dan memfasilitasi para calon transmigran hingga keberagkatannya ke daerah tujuan.

"Memang kuota peserta transmigrasi tiap wilayah merupakan kewenangan dari pusat, kemudian turun ke provinsi baru dibagi ke kabupaten/kota," pungkasnya.

Mendapatkan Pelatihan

Sementara itu Kasi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Semarang, Sudarto mengatakan para calon transmigran sebelum berangkat mendapatkan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Semarang selama empat hari.

Harapannya dengan pelatihan tersebut nantinya para transmigran tidak hanya mengandalkan hidupnya dari hasil pertanian saat berada di daerah tujuannya.

"Jadi selain bertani, mereka bisa wirausaha secara mandiri. Misalnya, membuat keripik yang bahannya menyesuaikan potensi yang ada di sana, seperti keripik pisang, keripik ketela," kata Sudarto.

Selain itu, di daerah tujuan transmigrasi pemerintah telah menyediakan sejumlah fasilitas antara lain satu unit rumah siap huni berukuran 6 x 6 meter dan lahan usaha seluas dua hektar.

Sedangkan biaya akomodasi pemberangkatan para transmigran hingga ke lokasi daerah ditanggung oleh Pemkab Semarang. "Semua gratis bahka ada bantuan uang saku dari bupati," imbuhnya.

(Baca: Program Transmigrasi Dorong Ketahanan Pangan Nasional)