Urusan Corbec Belum Kelar, Lelang Frekuensi Bisa Tertunda

JAKARTA, KOMPAS.com - Agenda pemerintah untuk mengadakan lelang frekuensi di spektrum 2,1 GHz dan 2,3 GHz bisa molor dari target gara-gara belum tuntasnya kasus yang menyangkut PT Corbec Communication.

Seperti diketahui, sebelumnya terjadi sengketa bisnis antara Corbec dengan Kemenkominfo, yang dimenangkan oleh Corbec melalui putusan Mahkamah Agung (MA). Corbec adalah perusahaan operator broadband wireless access (BWA) yang sebelumnya bermain di frekuensi 3,5 GHz.

Namun, putusan MA tersebut tak diindahkan Kemenkominfo. Dalihnya, putusan MA untuk kasus Corbec di atas hanya menyebutkan kewajiban memberikan lisensi nasional dan alokasi spektrum frekuensi. Jumlah alokasi spektrumnya sendiri tidak ada dalam putusan MA.

Lagipula, lanjut Kemenkominfo, lelang frekuensi 2,1 GHz dan 2,3 GHz memang diperuntukan bagi operator selular yang existing. Kemenkominfo mengatakan yang paling membutuhkan tambahan frekuensi adalah para operator seluler karena kapasitas mereka di kota-kota besar sudah penuh.

Bagaimana pandangan pakar hukum bisnis melihat kasus Corbec vs Kemenkominfo ini?

Asep Iwan Irawan, pengamat hukum Universitas Trisakti mengatakan bahwa yang paling tepat adalah Kemenkominfo menjalankan amar putusan Putusan Pengadilan Tinggi Negeri (PTUN) No. 37/G/2009/PTUN-JKT yang diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung.

“Siapapun harus menghormati putusan yang telah dibuat oleh lembaga peradilan dan Mahkamah Agung. Tinggal pemerintah jalankan saja amar putusan PTUN yang diperkuat dengan putusan MA,” terang Asep melalui rilis ke Kompas.com.

Hal senada juga diutarakan Anna Erliyana, Guru Besar Tetap Hukum Administrasi Negara Universitas Indonesia (UI). Menurut dia, putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan harus dijalankan oleh Kemenkominfo.

“Kemenkominfo layaknya berpegang pada putusan MA. Sebagai pihak yang kalah seharusnya Kemenkominfo menjalankan saja putusan PTUN tersebut sehingga memberikan kepastian hukum bagi Corbec,” terang Anna.

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Negeri (PTUN) No. 37/G/2009/PTUN-JKT disebutkan bahwa Kemenkominfo diminta untuk menerbutkan izin penyelengaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Swicted.

Layanan tersebut dengan cakupan nasional dengan layanan voice dan data dengan network based fixed and mobile.

Layanan tersebut juga mempunyai hak dan mendapat jaminan dari pemerintah/menteri agar dapat terhubung dengan jaringan lainnya atau mendapat interkoneksi dari penyelenggara lainnya dengan menggunakan kode akses (0)86X(Y).

Dalam putusan tersebut juga diperintahkan agar Kominfo memberikan alokasi frekuensi radio Broadband Wireless Access (BWA) untuk cakupan nasional.

(Baca: Catatan Ombudsman untuk Lelang Frekuensi di Industri Telekomunikasi)