Aturan Lelang Frekuensi Sebaiknya Pertimbangkan Hasil Uji Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Aturan lelang frekuensi dalam rancangan peraturan menteri (RPM) mengenai Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz dan 2,3 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak sebaiknya mempertimbangkan hasil uji publik terhadap rancangan aturan ini.

Uji publik aturan lelang frekuensi ini selesai pada 5 Maret 2017 lalu dan sampai saat ini belum ada paparan hasil uji publik yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tersebut.

(Baca: Lelang Frekuensi Harus Berkontribusi pada PNBP dan Pemerataan Ekonomi)

Hal ini disampaikan oleh Komisioner Ombudsman Alamsyah Saragih melalui keterangan tertulis, Selasa (11/4/2017).

"Bagaimanapun tak semua masukan harus diterima. Yang terpenting dijelaskan mengapa ditolak dan mengapa diterima masukan dari masyarakat tersebut," kata dia.

Selain itu, yang terpenting adalah bagaimana agar aturan lelang tersebut tidak berpotensi menimbulkan persoalan baru di kemudian hari atau menghambat investasi.

Hal ini terkait dengan perintah Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet terbatas beberapa waktu lalu untuk membahas Ease of Doing Business (EODB). Dalam rapat tersebut, Presiden mengingatkan ke semua Kementerian/Lembaga untuk menghapus peraturan yang tak ramah investasi.

(Baca: Presiden Geram, 23 Aturan Kementerian Penghambat Investasi Segera Dihapus )

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara memastikan lelang frekuensi akan selesai pada pertengahan tahun 2017 ini.

Menurut dia, hasil konsultasi atau uji publik tak akan berpengaruh banyak dalam membuat ketentuan dan mekanisme lelang frekuensi yang akan dilakukan oleh Kemenkominfo.  

"Bisa saya pastikan lelang masih sesuai dengan jadwal yang di tetap yaitu pertengahan tahun tender selesai. Makanisme lelang juga tak akan berubah dari draf yang sudah dipublikasikan," terang Rudiantara beberapa waktu lalu.

Prinsip Kehati-hatian

Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo Noor Iza sebelumnya mengatakan bahwa saat ini hasil uji publik RPM Lelang Frekuensi masih dalam kajian Kemenkominfo.

Menurut dia, pihaknya masih memastikan apakah yang memberi masukan memahami pertelekomunikasian atau tidak.

"Setelah mengkonfirmasi masukan-masukan tersebut baru kami akan mengeluarkan pernyataan resmi,” terang Noor Iza beberapa waktu yang lalu.

(Baca: Lelang Frekuensi, Dirjen SDPPI Kemenkominfo Konsultasi ke LKPP)