BEI Laporkan Perusahaan Nasional yang "Listing" di Luar Negeri pada Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sempat menyindir perusahaan-perusahaan yang melakukan produksi di Indonesia, namun mencatatkan sahamnya di luar negeri.

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio melaporkan ada 52 perusahaan yang melakukan aktivitas di Indonesia, namun tidak mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia.

"Ada 52 perusahaan yang pendapatannya 50 persen dari republik ini," kata Tito, di Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (4/7/2017).

Tito menyebut, perusahaan-perusahaan tersebut berasal dari sektor perdagangan, properti, kelapa sawit, dan lain-lain. Tak hanya perusahaan asing, ada juga perusahaan nasional yang berproduksi di Indonesia dan mencatatkan sahamnya di luar negeri.

Maka, dia melaporkan hal ini kepada Presiden Jokowi. "Jadi saya laporkan (ke Presiden), saya bilang itu wajib (tercatat) di sini. Presiden bilang, 'saya minta daftarnya', saya kasih beliau," kata Tito.

Tito mengimbau perusahaan-perusahaan ini meniru Freeport. Freeport wajib mencatatkan sahamnya di BEI karena pendapatan terbesarnya berasal dari Indonesia. Hanya saja, 52 perusahaan itu justru mencatatkan saham mereka di Malaysia, Singapura, China, Australia, dan lain-lain.

"Kami mau mendatangi mereka untuk mengimbau mereka listing di Indonesia juga," kata Tito.

Tito mengaku sudah mendatangi beberapa perusahaan dan mereka menyetujui untuk mencatatkan saham di Indonesia. Salah satu perusahaan yang setuju listing adalah Newmont.

Presiden Jokowi sebelumnya mengajak perusahaan-perusahaan yang beraktivitas di Indonesia untuk melantai di pasar modal Indonesia. Jokowi juga mengajak anak usaha BUMN untuk turut melantai di bursa saham.

"Berkebunnya bisa di Indonesia, masak listingnya di luar?" kata Jokowi usai memberi pengarahan kepada pelaku pasar modal. Jokowi pun berjanji akan mengkomunikasikan langsung ajakan tersebut kepada para pimpinan-pimpinan perusahaan tersebut.