"Reshuffle" Kabinet Bisa Tekan Angka Kemiskinan?

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden dan Wakil Presiden RI, Joko Widodo-Jusuf Kalla beberapa waktu ini dikabarkan akan merombak jajaran Menteri di kabinetnya yang dianggap tak mampu memenuhi target dalam menjalankan janji-janji kampanyenya, seperti perbaikan masalah ketimpangan dan kesenjangan sosial di Indonesia.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J. Rachbini, mengatakan bahwa saat ini reshuffle tersebut sudah terlambat, apalagi untuk menekan indeks kemiskinan yang saat ini semakin tinggi di dalam negeri.

"Itu sudah terlambat, reshuffle sudah terlambat. Karena tahun depan kan sudah jadi tahun politik, kerja sudah tidak fokus lagi. Tapi kalau melakukan perubahan minor ya tidak apa-apa," kata Didik di Jakarta.

(Baca: Halal Bihalal, Mentan Bicara Harga Pangan hingga "Reshuffle" Kabinet)

Meski demikian, keputusan Presiden untuk merumahkan pembantunya yang dianggap tak lagi cakap untuk menjalankan program-program pemerintah tetap didukung. 

Didik juga menyoroti kinerja ekspor yang cenderung menurun. "Ekspor kan pernah mencapai 200 miliar dollar AS, sekarang 117 miliar dollar AS. Itu menunjukkan pemerintah tidak mengerjakan pekerjaannya. Minimal pemerintah mengembalikan seperti angka yang dulu. Kebijakan industri dan kebijakan perdagangannya gagal," kata dia.

Seperti diketahui, BPS  merilis data kemiskinan dan ketimpangan teranyar. Hasilnya, Jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,7 juta orang pada Maret 2017, bertambah sekitar 6.900 orang dibandingkan jumlah September 2016.

Dari periode September 2016 - Maret 2017, jumlah penduduk miskin di perkotaan naik sebanyak 188.190 orang dari 10,49 juta orang pada September 2016 menjadi 10,67 juta orang pada Maret 2017.