BRI: Surat Edaran Tak Terkait dengan Putusnya Kerja Sama

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Muhamad Ali menegaskan, dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 13158 BRI tentang Ketentuan terkait Pelunasan Pinjaman untuk seluruh Indonesia tertanggal 8 Maret 2012 dan berlaku mulai tanggal 14 Maret 2012, tidak berhubungan dengan putusnya kerja sama antara PT Pos Indonesia dengan BRI. Adapun PT Pos Indonesia bekerja sama dengan BRI dalam hal membantu memotong angsuran pinjaman pensiunan PNS yang mempunyai pinjaman di BRI.

"Induk atau aturan dasar dari surat tersebut adalah ketentuan yang telah ada dan sudah berlaku sejak tahun 2010," ujar Ali kepada Kompas.com, Kamis (22/3/2012). Hal ini dikemukakan Ali sebagai klarifikasi dalam berita BRI Benarkan Adanya Surat Edaran Pelunasan Pinjaman , yang menyebutkan keluarnya SE tersebut terkait dengan putusnya kerja sama dengan PT Pos Indonesia.

Ali mengatakan, aturan yang sudah keluar tahun 2010 itu lantas ditegaskan kembali dengan Surat Edaran Nomor 13158 BRI yang diterbitkan baru-baru ini. Ia beralasan, keluarnya SE tersebut semata untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari nasabah di daerah terkait pelunasan pinjaman di bank BUMN tersebut. "Kita sering melakukan penegasan kembali jika di daerah banyak pertanyaan," tuturnya.

Dalam SE tersebut, Ali pun membenarkan adanya salah satu ketentuan bahwa apabila debitur melunasi pinjamannya atau lunas maju dan tidak mengajukan kredit kembali maka debitur wajib melunasi sebesar sisa kewajiban yakni pokok dan bunga sampai dengan tanggal pelunasan, ditambah dengan pinalti sebesar tiga kali angsuran bunga per bulan. "Jika nasabah membayar maju dan melanjutkan pinjaman maka tidak dikenakan pinalti," tegas Ali.

Jadi, Ali menegaskan, keluarnya SE tersebut tidak berkaitan dengan berakhirnya kerja sama BRI dengan PT Pos Indonesia melainkan penegasan kembali dari aturan yang keluar sebelumnya. "Ketentuan tersebut di-refresh (ditegaskan kembali) pada bulan Maret kemarin," ujar Ali. "Aturan itu pun berlaku tidak hanya kepada debitur pensiunan akan tetapi berlaku kepada seluruh debitur yang mengambil pinjaman di kita," pungkas Ali.