Cegah Lonjakan NPL, BRI Ubah Skema Kredit Pertanian

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk menghindari lonjakan rasio kredit bermasalah, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) mengubah skema pemberian kredit sektor pertanian. Pasalnya, BRI merasa ada yang salah dalam skema penggelontoran kredit selama ini.

"Ketika buat skema salah, ada non-performing loan (NPL). Kami tahu itu jelek. Maka itu kami mencoba buat skema dimana ada angsuran yang diubah," ujar Direktur Bisnis UMKM BRI, Djarot Kusumayakti.

Menurut Djarot, angsuran bulanan merupakan skema yang salah bagi para petani dan nelayan. Pasalnya, pada musim yang tidak memberikan penghasilan, angsuran bulanan akan menimbulkan kesulitan dan berisiko besar memunculkan NPL.

Djarot memberi contoh, ada kendala nelayan saat melaut. Para nelayan mengandalkan angin darat dan angin laut. Namun ada masa ketika kondisi angin tak memungkinkan mereka mencari ikan.

Ia melihat, saat itu nelayan bisa menjadi non-produktif dalam 2-3 bulan. Masa tersebutlah yang memunculkan NPL. Karenanya, tegas Djarot, BRI mengkaji skema yang lebih detail bagi debitur kredit sektor pertanian.

Perubahan skema ini, tambah Djarot, juga akan semakin disesuaikan dengan karakteristik dan kultur budaya masyarakat. BRI ingin, pola pendekatan pemberian kredit berubah. Jadi kredit yang diberikan bukan hanya untuk modal kerja, tapi juga biaya hidup.

"Kalau tidak kita beri, petani lepas ke rentenir. Maka boleh tidak kami beri biaya hidup supaya mereka tetap bekerja dan tak bergantung ke orang lain?" tanya Djarot. Perubahan skema ini tetap akan disesuaikan dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), serta Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP).

Jadi, kata Djarot, pemerintah yang membuat kebijakannya dan BRI akan turun melakukan. "Kami  ingin mengubah paradigma petani dan nelayan berisiko tinggi," klaim Djarot. Dia mengatakan rencana perubahan skema kredit pertanian ini telah dibicarakan dengan Kementerian Perekonomian dan menurutnya telah mendapat persetujuan.

BRI, tambah Djarot, juga sedang mengkaji rencana ini dengan stakeholder lain seperti Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasil dari pembahasan ini kemudian akan disosialisasikan di lapangan.

Pada kuartal I tahun ini, KUR BRI tumbuh 41,3 persen dari Rp 11,6 triliun menjadi Rp 16,4 triliun. Kredit tersebut berporsi 14,6 persen terhadap total kredit mikro Rp 112,2 triliun. Kemudian, NPL gross KUR tercatat 1,99 persen.

Djarot menyebutkan, para petani bukan hanya butuh bunga murah, melainkan juga kemudahan. Misalnya saja, saat pengajuan kredit tak perlu diminta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). "Aspek kemudahannya menjadi hilang (dengan syarat itu)," tegas dia.