Harga Kedelai Melonjak, Kebijakan Perdagangan Dinilai Gagal

Untuk itu, pemerintah harus segera mengevaluasi sistem kebijakan perdagangannya. "Saya katakan, kebijakan perdagangan kita gagal. Tapi pendukung Menteri Perdagangan justru membela dan bilang penyebab defisit neraca perdagangan karena ekspor impor migas," kata Didik saat konferensi pers di Universitas Paramadina Jakarta, Selasa (10/9/2013).

Didik menganggap bahwa kondisi ekonomi yang kurang bagus ini harus dikompensasi dengan kinerja dari semua kementerian harus bagus. Sehingga mampu menunjukkan kepada rakyatnya bahwa pemerintah serius bekerja.

Di sisi lain, pemerintah harus bersikap membuka diri bila ada ekonom atau kalangan lain yang mengkritik kebijakan yang telah dirilis dan bukan melempar pernyataan lain yang justru tidak menyelesaikan masalah.

"Mestinya menteri-menteri harus bekerja dengan bagus. Apabila dikritik media, analis dan ekonom itu harus membuka diri. Apalagi soal impor kedelai ini, yang sekarang sangat ribut," tambahnya.

Didik juga menantang kementerian terkait untuk berdebat soal kebijakan yang telah dirilis, khususnya tentang impor ini. Didik juga ingin membangunkan orang-orang yang selama ini terlena di kementerian.

"Bukan hanya Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, tapi juga pak Hatta Rajasa (Menko Perekonomian) tetap akan saya kritik, karena pendukungnya mendebat saya. Saya sebenarnya bukan mengkritik orangnya, tapi kebijakannya yang tidak beres," jelasnya.

Khusus tentang kedelai, berdasarkan rekomendasi Komite Ekonomi Nasional (KEN), terdapat kecenderungan kartel pangan dan kedelai pada Februari lalu. Lantas pemerintah memerintahkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menyelidikinya. Kemudian hasilnya diserahkan ke Presiden.

"Tapi tahu-tahu Kementerian Perdagangan ini memberi alokasi pelaku terindikasi kartel dengan jumlah sangat besar. Kalau satu minggu gudangnya ditutup, itu harga akan naik. Jadi kalau sekarang dibilang karena depresiasi nilai tukar, tentu tidak. Ini karena kartel," tambahnya.