Penaikan Royalti Batu Bara Dikaji Ulang

Langkah itu dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara di sektor pertambangan. Menurut Susilo, saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/9), sebetulnya wacana penaikan tariff royalti dan bea keluar batubara sudah dibahas dengan DPR RI sejak lama.

Dalam rapat kerja dengan DPR, pemerintah diminta meningkatkan penerimaan negara sektor pertambangan Rp 3 triliun. Saat ini tarif royalti batubara bagi IUP batubara lebih rendah dibanding pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PK2B).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor ESDM, tarif royalti batubara 3 persen, 5 persen, dan 7 persen, bergantung pada nilai kalori yang diproduksi.

Pemerintah akan menaikkan tarif royalti menjadi 13,5 persen, sama dengan tarif bagi pemegang PKP2B.

“Sekarang kami sedang mengevaluasi besaran tarif royalti yang berlaku saat ini dengan melibatkan APBI (Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia). Apa pun keputusan yang diambil pemerintah, harus dilihat dampaknya terhadap industri karena pengusaha yang membuat kegiatan ekonomi kita berjalan. Kalau tanpa pengusaha, pemerintah dapat pajak darimana,” ujarnya.

Maka dari itu, Kementerian ESDM meminta masukan APBI dan para pemangku kepentingan lain termasuk Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan.

“Kami mereview mengenai wacana kenaikan royalti itu. Besarannya, mekanismenya bagaimana, target pemerintah untuk meningkatkan penerimaan tercapai, dan unsur kesetaraan juga terwujud,” kata dia menambahkan.