Dipo: Kemampuan RI Bayar Utang Lebih Baik

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan, kemampuan Indonesia membayar utang di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono semakin baik meskipun angka utang Indonesia secara kumulatif naik dari Rp 1.299,5 triliun pada 2009 menjadi Rp 2.177,95 per Agustus 2013 . Alasan Dipo, rasio hutang dibanding Produk Domestic Bruto (PDB) menunjukkan penurunan luar biasa dari 150 persen pada 1998 menjadi 24 persen pada 2013 .

"Ini menandakan kemampuan kita membayar utang jauh lebih besar daripada periode sebelumnya," kata Dipo seperti dikutip situs resmi Sekretariat Kabinet, Senin ( 28/10/2013 ).

Dipo menjelaskan, rasio utang terhadap PDB yang mencapai 150 persen pada 1998 menyebabkan perekonomian Indonesia masuk dalam krisis ekonomi yang sangat parah. Pada tahun 2000 , kata dia, rasio utang dibanding PDB turun mencapai 89 persen. Kemudian turun pada 2004 menjadi 56 persen.

"Pada akhir periode pertama pemerintahan SBY di 2009 turun menjadi 28 persen, dan kini menjadi 24 persen. Tumbuhnya ekonomi dan turunnya proporsi utang RI terhadap PDB menjadi bukti bahwa komitmen pemerintah nyata dilakukan untuk membangun," kata Dipo.

Dipo menambahkan, pemerintahan SBY telah menunjukkan komitmennya untuk menurunkan utang yang berasal dari pinjaman luar negeri. Diantaranya, pelunasan hutang kepada Dana Moneter Internasional (IMF) pada 2006 dan pembubaran Consultative Group of Indonesia (CGI).

"Sejak pelunasan utang IMF dan pembubaran CGI, Indonesia mendapatkan kembali kedaulatan ekonomi dan terbesar dari tekanan lembaga internasional manapun. Bahkan, IMF pun meminta bantuan ke Indonesia," kata Dipo.

Selain itu, lanjut Dipo, Presiden juga berulang kali memberikan arahan agar membatasi dan menghindari penggunaan pinjaman luar negeri terhadap proyek-proyek yang diminati BUMN, swasta, dan luar negeri. Proyek tidak perlu membebani APBN, apalagi hutang luar negeri dengan investasi murni swasta.

Dipo juga menyebut telah mengeluarkan Surat Edaran yang mengingatkan Pembatasan Pinjaman Luar Negeri. "Termasuk hibah dengan commitment fee yang dapat membebani APBN/APBD," katanya.